ABC

Australia Optimistis Pengaturan Pengungsi dengan AS Tetap Berlanjut

Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan dirinya yakin kesepakatan pemukiman kembali pengungsi Pemerintah Australia dengan Amerika Serikat akan terwujud meskipun pengakuan sejumlah menteri senior di kabinetnya mengatakan pengaturan tersebut belum dapat dipastikan.

Presiden AS Donald Trump minggu ini diperkirakan akan menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk memberlakukan pelarangan selama beberapa bulan untuk memungkinkan pengungsi datang ke AS, serta tindakan tambahan untuk memblokir visa bagi orang-orang dari Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.

Sumber senior di pemerintahan yakin perintah itu tidak akan mempengaruhi kesepakatan untuk menampung pengungsi yang saat ini berada di Pulau Manus dan Nauru, yang telah ditandatangani akhir tahun lalu dengan mantan Presiden Barack Obama.

Malcolm Turnbull mengatakan Pemerintah Australia telah mendorong realisasi kesepakatan ini, tetapi mengakui upaya itu perlu ditinjau kembali setelah terpilihnya Presiden Trump.
“Seluruh isu-isu ini merupakan sesuatu yang perlu ditinjau kembali dengan hadirnya pemerintahan yang baru, dan kami sudah melakukan hal itu,” katanya.

“Kesepakatan ini menyangkut kepentingan dua pihak.”

Turnbull tidak bersedia mengomentari apakah Pemerintah Australia sedang mencari opsi alternatif, meski demikian menyebut “sedang memperluas percakapan dengan mitra mereka di Washington’.

Keputusan ditangan Presiden Trump

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce mengatakan bukan berarti kiamat bila kesepakatan ini tidak berlanjut.
Ketika ditanya oleh stasiun radio 2GB di Sydney jika kesepakatan ini berlanjut, Joyce merespon: “Mari kita lihat seperti apa hasilnya.”

“Saya berharap kalau ini, kesepakatan sudah kita rencanakan dengan baik dan pikirkan secara seksama, dan anak terus demikian.

Menteri Imigrasi Peter Dutton mengatakan perintahnya tidak akan mempengaruhi kesepakatan pemukiman pengungsi di AS, tapi ia menambahkan kesepakatan ini tentu saja akan menjadi keputusan Amerika Serikat.
Dia mengatakan kepada stasiun radio 2GB, upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah melanjutkan bersama pejabat AS dan dia secara pribadi sudah berbicara dengan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri yang dipilih Trump, John Kelly.

“Kami senang bekerja dengan AS, tapi tentu saja ini merupakan pemerintahan yang baru’.
“Mereka yang akan membuat keputusan yang mempengaruhi pemerintahan dan kita menghormati hal ini.”
“Tentu saja, kita menghormati fakta kalau ini merupakan keputusan yang menjadi kewenangan Presiden Trump.“
Diterjemahkan pada pukul 17:00 WIB, 26/1/2017, oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris disini.