ABC

Australia Mungkin Perkecil Jumlah Negara Penerima Bantuan

Program bantuan luar negeri Australia yang mencapai miliaran dollar lebih baik disalurkan ke lebih sedikit negara, demikian rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Audit Nasional Australia.

Laporan Komisi Audit dirilis menjelang pengajuan APBN Australia beberapa hari mendatang. Ada 86 rekomendasi yang dihasilkan komisi ini bagi tujuan mengembalikan APBN ke posisi surplus.
 
Fokus Komisi Audit adalah pada 15 program terbesar yang selama ini dijalankan Pemerintah Australia.
Komisi Audit mengatakan program Bantuan Luar Negeri Australia secara signifikan terfragmentasi, dengan program-program yang beroperasi di banyak negara kebanyakan berskala kecil.

"Ini adalah resiko memiliki program yang tidak memiliki ukuran untuk membuat kemajuan yang berarti pada kemiskinan," ujar laporan Komisi Audit.

Dengan mengutip Independent Review of Aid Effectiveness di tahun 2011, laporan Komisi Audit mengatakan program bantuan saat ini tidak memiliki "strategi yang jelas dan komprehensif."

Komisi mengatakan bantuan asing bisa lebih efektif jika terfokus pada "negara-negara terdekat", di mana Australia memiliki kepentingan strategis yang lebih tinggi.

 

Tak hanya itu, Komisi Audit juga merekomendasikan bantuan ke negara-negara di luar kawasan dilakukan melalui dana multinasional, seperti Bank Dunia.

Berdasarkan rekomendasi, bantuan asing tidak akan dikaitkan dengan Pendapatan Nasional Bruto.

Sebaliknya, belanja bantuan tidak akan meningkat lebih tinggi dari tingkat inflasi. "Bahkan dengan dana ini, belanja bantuan akan sangat tinggi dalam sejarah," kata laporan itu.

 
Komisi Audit juga telah merekomendasikan Australia memperkenalkan biaya untuk pelayanan konsuler dan mempertimbangkan kembali 'outsourcing' atau menggunakan jasa pihak luar untuk memproduksi paspor.

Komisi Audit mengatakan biaya proses pembuatan visa mencapai 520 juta dollar Australia per tahun, sedangkan biaya yang dihasilkan dari biaya Aplikasi Visa melebihi 1,1 miliar dollar.

"Inggris, misalnya, mengenakan biaya kehadiran sebesar  £130 per jam untuk bantuan konsuler," kata laporan tersebut. "Australia harus mempertimbangkan pemberlakukan biaya yang sama."

Komisi Audit memperingatkan bahwa tidak semua urusan paspor dan visa bisa menggunakan jasa 'outsourcing', karena adanya resiko tinggi soal penipuan.