ABC

Australia Ingatkan Sri Lanka Pertahankan Prinsip Demokrasi

Australia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai krisis politik mendalam di Sri Lanka. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne memperingatkan "prinsip-prinsip demokrasi harus ditegakkan di negara ini".

Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena melakukan keputusan yang mengguncang perpolitikan di negaranya pada hari Jumat (26/10/2018)  ketika dia memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, dan menggantikannya dengan mantan penguasa Mahinda Rajapaksa.

Sirisena mengklaim dia memecat Wickremesinghe karena salah satu menteri di kabinetnya terlibat dalam komplotan yang berencana membunuhnya - tetapi mantan Perdana Menteri Wicremesinghe telah menepis tuduhan itu, dan mengatakan pemecatannya adalah ilegal.

Ribuan pengunjuk rasa telah turun ke jalan-jalan di Kolombo menuntut Sirisena menyelesaikan krisis politik ini, sementara dua orang tewas dalam pertempuran sengit di Kementerian Petroleum negara itu pada Minggu (28/10/2018).

Ketua Parlemen Sri Lanka telah memperingatkan akan terjadi "pertumpahan darah" jika perebutan kekuasaan tidak terselesaikan.

Senator Payne mengatakan Australia turut prihatin dengan perkembangan di Sri Lanka, dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan.

Marise Payne tidak secara langsung mengkritik Presiden Sirisena, tetapi menjelaskan bahwa Australia sangat gelisah dengan cara Wickremesing digulingkan dari kekuasaannya.

"Adalah penting bahwa isu-isu ditangani secara cepat melalui Parlemen dan bahwa prinsip-prinsip dan kebebasan demokratis ditegakkan," kata Senator Payne.

"Australia mendesak semua pihak untuk menghormati keinginan demokratis rakyat Sri Lanka, seperti yang dilakukan melalui wakil terpilih mereka."

Perdana Menteri Sri Lankan Mahinda Rajapaksa
Perdana Menteri Sri Lankan yang baru Mahinda Rajapaksa (tengah) meninggalkan kuil budha setelah bertemu dengan pendukungnya.

AP: Eranga Jayawardena

Kami akan melewati ini, kata konsul jenderal

Konsul Jenderal Sri Lanka, Lal Wickrematunge mengatakan kepada ABC, pernyataan resmi dari Kolombo menegaskan Presiden telah bertindak sesuai dengan konstitusi.

Meskipun ada peringatan kemungkinan kekerasan, Wickrematunge mengatakan dia tetap yakin situasinya akan dapat diselesaikan secara demokratis.

"Saya pikir Sri Lanka selalu berhasil keluar dari jenis krisis seperti ini secara demokratis," kata Wickrematunge.

"Kami telah memiliki perubahan pemerintahan yang cukup damai di masa lalu.

"Saya pikir krisis ini akan diselesaikan secara damai. memang sedikit kabur saat ini akibat protes warga yang berlangsung, tetapi situasinya akan semakin jelas setelah beberapa hari berlalu."

Paikiasothy Saravanamuttu, direktur eksekutif dari Pusat Alternatif Kebijakan, mengatakan Presiden Sri Lanka telah "menargetkan" seorang perdana menteri baru sejak "kekalahan memalukan" pada pemilihan pemerintah lokal pada bulan Februari lalu.

"Saya pikir ada ketidakcocokan mendasar antara Perdana Menteri dan Presiden, baik dalam hal kepribadian dan kesepakatan mengenai kebijakan, maupun ideologi," katanya.

"[Presiden] telah menyatakan bahwa pengungkapan berkaitan dengan konspirasi untuk membunuhnya, pertanyaan seputar rencana pengembangan dan perluasan pelabuhan kontainer timur di pelabuhan Kolombo - ada perselisihan mendasar dengan Perdana Menteri sehubungan dengan bagaimana keduanya menghadapi isu tersebut dan dia harus bertindak, "katanya.

"Tekanan telah diberikan pada pejabat pemerintah terpilih untuk menyatukan kembali Parlemen meskipun Presiden telah memproklamirkannya.

"Prorogasinya akan berakhir pada 15 November dan menunggu sampai saat itu akan menjadi bencana besar, saya pikir, bagi Sri Lanka pada umumnya.

"Jadi pejabat pemerintah yang baru benar-benar perlu menyatukan Parlemen dan membawa masalah ini ke mekanisme pemungutan suara di Parlemen."

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.