ABC

Australia dan Timor Leste Capai Kesepakatan Soal Perbatasan Maritim

Timor Leste dan Australia berhasil mencapai kesepakatan atas perbatasan maritim kedua negara yang disengketakan dan sebuah "jalur" untuk mengembangkan ladang gas raksasa Greater Sunrise di lepas pantai. Demikian terungkap dalam Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pembagian pendapatan dari tambang gas lepas pantai akan berbeda tergantung pada manfaat hilir yang timbul dari "konsep pembangunan yang berbeda", demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan menyusul berlangsungnya perundingan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, itu.
Kesepakatan tersebut akan menetapkan batas maritim di Laut Timor untuk pertama kalinya.
Australia telah mencari perbatasan yang selaras dengan landas kontinennya, namun Timor Leste berpendapat bahwa perbatasan tersebut seharusnya berada di tengah jalan antara negaranya dan Australia – yang menempatkan sebagian besar tambang gas Greater Sunrise di bawah kendali mereka.

Sejarah perjanjian di Laut Timor

  • Pada tahun 1989 Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor ketika Timor Leste masih dalam pendudukan Indonesia.
  • Timor Leste ditinggalkan tanpa batas maritim permanen dan Indonesia serta Australia harus berbagi kekayaan di tempat yang dikenal sebagai Celah Timor itu.
  • Pada tahun 2002 Timor Leste memperoleh kemerdekaan dan Perjanjian Laut Timor ditandatangani, namun tidak ada perbatasan maritim permanen yang dinegosiasikan.
  • Timor Leste sudah lama berpendapat bahwa perbatasan harus berada di tengah jalan antara negaranya dan Australia, menempatkan sebagian besar tambang minyak dan gas Greater Sunrise di wilayah mereka.
  • Pada tahun 2004 Timor Leste mulai bernegosiasi dengan Australia mengenai perbatasan.
  • Pada tahun 2006 perjanjian CMATS ditandatangani, namun tidak ada batas permanen yang ditetapkan, dan sebaliknya keputusan itu menyepakati bahwa pendapatan dari ladang minyak dan gas Greater Sunrise akan dibagi rata antara kedua negara..

Sengketa yang telah berlangsung lama ini telah membuat pemilik Greater Sunrise - Woodside Petroleum, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell dan Osaka Gas Jepang - untuk mengesampingkan proyek tersebut.

Tambang tersebut diperkirakan menampung 144 miliar meter kubik gas dan 226 juta barel kondensat, yang menurut perkiraan analis diperkirakan bernilai sampai $ 50 miliar (atau setara Rp 500 triliun).

Namun, pembangunannya bisa jadi memakan waktu setidaknya selama satu dekade lagi, dimana Woodside mengincar porsi pembangunan di paruh kedua dari dekade berikutnya.

Mengakhiri sikap mereka selama bertahun-tahun menentang pendapat Timor Leste tersebut, pada 2017 lalu,  Australia sepakat untuk menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah Dili untuk mengakhiri kesepakatan yang membagi pendapatan migas secara setara dari ladang migas Greater Sunrise dan menetapkan kerangka waktu selama 50 tahun untuk menegosiasikan batas laut permanen d iantara kedua negara.

Otoritas Dili kemudian membawa sengketa maritim yang sudah berlangsung lama ini ke Pengadilan Arbitrase permanen, sebuah organisasi antar pemerintah yang berbasis di Den Haag, yang memerintahkan arbitrase wajib di antara kedua pihak.

Tahun lalu, pengadilan mengumumkan bahwa negara-negara tersebut telah mencapai kesepakatan "mengenai elemen sentral dari batas batas maritim antara mereka di Laut Timor" - namun rincian tersebut akan tetap dirahasiakan sampai kesepakatan tersebut selesai.

Kedua pemerintah akan bertemu di markas besar PBB New York pada 6 Maret untuk menandatangani perjanjian batas maritim baru tersebut, kata pernyataan itu.

Timor Leste bisa terima 80 persen pendapatan

Timor Leste telah mendorong pembangunan pabrik pengolahan di darat untuk meningkatkan ekonominya daripada pembangkit terapung.

Menurut laporan sejumlah media, Timor Leste bisa menerima hingga 80 persen pendapatan, namun bisa jadi sepakat pada pembagian keuntungan yang lebih sedikit jika gas disalurkan ke sebuah terminal di negara kecil tersebut.

Usaha patungan Sunrise, yang dipimpin oleh Woodside, mengatakan bahwa kedua pemerintah tersebut telah menyetujui sebuah perjanjian batas maritim baru.

"Kami berharap kesimpulan Komisi dan penandatanganan perjanjian tersebut akan membantu memberikan kepastian fiskal dan peraturan yang dibutuhkan untuk mengembangkan Greater Sunrise demi keuntungan semua pihak," kata juru bicara joint venture Sunrise.

Departemen Luar Negeri Australia tidak bersedia berkomentar.

Pemimpin delegasi, kepala perunding Timor Leste dan mantan presiden Xanana Gusmão, serta Perdana Menteri Mari Alkatiri tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Reuters

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.