Australia Biayai Sebagian Penyelenggaraan KTT APEC di Papua Nugini

Australia akan membiayai sepertiga biaya penyelenggaraan KTT APEC di Papua Nugini tahun 2018, dalam usaha untuk mengurangi pengaruh China terhadap negara tersebut.

Minggu ini dikukuhkan bahwa petugas polisi Federal Australia (AFP) akan tetap berada di Papua Nugini sampai akhir November 2018 di akhir KTT.

Dengan itu, petugas AFP akan terlibat dalam urusan keamanan, dukungan diplomatik, fungsi penasehat, proses imigrasi, dan layanan intelejen.

Menurut laporan yang diperoleh ABC, komitmen AFP ini bernilai $ 48 juta, dan kontribusi lainnya akan secara keseluruhan bernilai lebih dari $ 100 juta sampai penyelenggaraan KTT dilangsungkan.

Angka itu setara dengan 20 persen dari total bantuan asing untuk PNG senilai $ 558 juta setiap tahunnya.

Keterlibatan yang lebih dalam dari Australia berkenaan dengan penyelenggaraan KTT di Papua Nugini ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan kementerian di Australia di saat anggaran Australia sendiri mengalami defisit selama paling kurang empat tahun mendatang.

Setelah mempertimbangkan pengurangan dana, dan bahkan menyerahkan kepada PNG untuk membiayai sendiri KTT, pemerintah Australia akhirnya menerima pendapat bahwa bila Australia tidak terlibat, posisi tersebut bisa diisi oleh China.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan tersebut, Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan mengakui ‘bahwa jelas sekali itu mungkin terjadi” tetapi menambahkan ‘ kami adalah mitra keamanan terdekat PNG dan saya kira ini akan terus berlanjut di masa depan.”

Dengan fasilitas hotel yang belum memadai secara internasional, dan buruknya prasarana, Port Moresby akan menjadi tuan rumah APEC bulan November, dengan kegiatan yang berlangsung selama setahun dan berakhir pada KTT yang akan dihadiri oleh Presiden dan Perdana Menteri dari 21 negara.

Kapal pesiar dan kapal angkatan laut besar kemungkinan akan diperlukan untuk menampung delegasi yang datang.

PNG sudah mengganggarkan dana sekitar $ 330 juta utuk penyelenggaraaan, dan ini tidak termasuk pembangunan Gedung Konvensi APEC Haus yang dibangun oleh produsen LNG Oil Search yang dibangun dengan sistem barter pajak.

Namun pertumbuhan ekonomi PNG terus menurun, dan anggaran pemerintah juga berkurang, sehingga menimbulkan pertanyaan di sana dan di Australia, apakah mereka bisa menjadi tuan rumah dimana sekitar 10 ribu tamu asing akan hadir.

PNG sudah dibanjiri dengan miliaran dolar utang dari bank-bank China, dan berbagai investasi di proyek prasarana, pertambangan dan telekomunikasi.

Dalam kunjungan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill ke Beijing tahun lalu, Presiden China Xi Jinping menekankan bahwa negerinya ‘mendukung PNG untuk menjadi tuan rumah pertemuan APEC 2018.”

“Kami bertanggung jawab atas Pasifik Selatan”

Sumber di kalangan pemerintah Australia mengatakan kepada ABC bahwa kemungkinan China ikut membiayai penyelenggaraan KTT di PNG menjadi faktor penting untuk memperpanjang penugasn AFP di sana dan memberikan dukungan lainnya.

Departemen Luar Negeri Australia (DFAT) mengatakan berbagai bentuk dukungan itu akan datang dari ‘serangkaian badan pemerintah Australia termasuk Kantor Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan, DFAT, Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, Departemen Infrastruktur dan Pembanguan Regional dan Keuangan.”

Tidak ada dana resmi dari anggaran pemerintah Australia diberikan khusus untuk KTT APEC, namun DFAT menggambarkan bantuan pemerintah ini ‘memberikan serangkaian pelatihan, dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Papua Nugini untuk menyelenggarakan APEC yang aman khususnya dalam soal keamanan, perencanaan, dan kepanitiaan.”

Pengamat, termasuk Michael Wesley dari ANU mengatakan bahwa bila Australia tidak memberikan bantuan, maka hubungan dengan PNG akan memburuk, yang pada gilirannya membuat negara itu mencari bantuan lain termasuk dari China.

Sekarang ini negara di Pasifik seperti Fiji mulai ‘melihat ke utara’ dalam kebijakan luar negeri yang dimaksukan untuk mengurangi pengaruh Australia dan Selandia Baru.

Tetapi Professor Wesley juga mengatakan membiarkan ambisi KTT untuk menyelenggarakan KTT APEC ini berantakan juga akan merusak reputasi Australia.

“Dalam sejarahnya, kita bertanggung jawab atas kawasan Pasifik Selatan, dan kita juga menjadi pemberi bantuan pembangunan terbesar di kawasan.” katanya.

“Bila PNG yang mendapat tugas seperti ini dan gagal karena tidak adanya dukungan dari Australia, maka reputasi kita di kawasan akan buruk.”

Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, pemerintah Australia menyadari adanya harapan besar dari Washington agar Australia memainkan peran penting untuk keamanan di kawasan.

Sumber pemerintah mengatakan bahwa ancaman terhadap keberhasillan KTT Port Moresby akan mendapat sambutan negatif bagi Amerika Serikat, selain juga meningkatkan pengaruh China.

Diterjemahkan pukul 12:00 AEST 1/2/2017 oleh Sastra Wijaya dan simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini