Australia Bentuk Komisi Kerajaan Usut Korupsi Serikat Buruh

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumumkan pembentukan suatu Komisi Kerajaan guna memeriksa tuduhan terjadinya korupsi di tubuh organisasi buruh di negara itu.

Komisi itu disebut oleh PM Abbott bertujuan untuk "menyoroti dan membuat terang sudut-sudut gelap" dari gerakan buruh. Komisi akan dipimpin oleh mantan hakim agung Australia, Dyson Hayden.

Dalam masa pemilu tahun lalu, Partai Koalisi yang dipimpin Tony Abbott berjanji melakukan penyelidikan hukum atas gerakan buruh, menyusul tuduhan terjadinya korupsi dan keterkaitan gerakan buruh dengan kelompok kriminal.

"Komisi ini dibentuk untuk menerangi sisi gelap dalam masyarakat kita guna memastikan para pekerja dan pengusaha mendapat perlakuan adil," kata PM Abbott.

"Para pekerja dan pengurus serikat buruh tidak seharusnya diperdaya oleh oknum-oknum yang korup, mereka seharusnya bisa bekerja tanpa tekanan dan intimidasi," katanya.

Ia berharap Komisi mulai bekerja secepatnya dan bisa menghasilkan rekomendasi setidaknya akhir tahun ini.

PM Abbott menyatakan, Serikat Buruh Transportasi (TWU) dan Serikat Buruh Elektronik (ETU) secara khusus disebutkan dalam kerangka kerja Komisi.

Selain itu, Serikat Buruh Australia (AWU), Serikat Buruh Konstruksi, Kehutanan, Tambang dan Energi (CFMEU), serta Serikat Buruh Kesehatan (HSU) juga disebutkan dalam kerangka kerja tersebut.

Menurut PM Abbott, kerangka kerja Komisi memang sangat luas.

Komisi diberi kewenangan melakukan penyelidikan atas pengelolaan keuangan organisasi buruh, pertanggungjawaban pengurus, dan memeriksa apakah ada serikat buruh yang disalahgunakan untuk tujuan yang melawan hukum.

Pembentukan Komisi disambut baik kalangan pengusaha namun ditentang oleh serikat buruh.