Australia Belum Akan Putuskan Soal Pernikahan Sesama Jenis
Perdebatan soal pengakuan pernikahan sesama jenis rencananya akan digelar di parlemen federal Australia, pada bulan depan usai liburan musim dingin.
Sejumlah politisi pendukung pernikahan sesama jenis telah bekerja menyusun rancangan UU dengan melibatkan sejumlah partai yang ada di parlemen federal.
Ini merupakan dukungan pertama soal pernikahan sesama jenis yang berasal dari lintas partai di Australia.
Tetapi tentangan tetap saja dilancarkan, terutama dari sejumlah anggota parlemen yang berasal dari partai pemerintah, Partai Liberal.
"Siapapun yang menganggap bahwa masalah ini perlu diprioritaskan, lebih dari masalah ekonomi dan keamanan nasional, adalah mereka yang keras kepala dan tidak paham apa yang dibutuhkan warga Australia," ujar Andrew Nikolic, anggota Partai Liberal yang lahir di Yugoslavia.
"Ini menjadi upaya yang agak buruk oleh beberapa orang yang ingin memanfaatkan situasi," tambah Nikolik.
Australia masih belum putuskan soal pernikahan sesama jenis.
Sementara itu, PM Tony Abbott masih menunjukkan bahwa prospek RUU pernikahan sesama jenis masih belum perlu disegerakan.
Juru bicara PM Abbott mengatakan bahwa pembahasan RUU di antara anggota sebelum atau di luar sidang parlemen bisa saja dilakukan, tapi jarang ada yang bisa masuk tahap voting.
Sementara anggota parlemen dari koalisi, Ewen Jones, malah mengatakan bahwa ia menginginkan kesempatan yang jarang tersebut, selain juga meminta agar PM Abbott memperbolehkan voting individual secara bebas, tanpa lewat suara partai.
"Mari kita selesaikan masalah ini sesegera mungkin, dari pada memperdebatkannya sedikit-sedikit, lebih baik langsung dibahas secara keseluruhannya kemudian selesai," ujar Jones.
Ewen Jones memahami adanya perbedaan suara menanggapi masalah pernikahan sesama jenis, tetapi semua pendapat perlu dihargai.
"Saya rasa bukan masalah siapa yang berada dalam komite yang akan membahas RUU partai ini, tapi partai kami adalah mayoritas di parlemen, karenanya kita selalu menjaga untuk menjadi suara mayoritas di parlemen, dan kita membutuhkan Perdana Menteri untuk melakukan hal yang benar," katanya.