Australia Bayar Ganti Rugi bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

Ribuan pekerja penyandang disabilitas intelektual akan diberi kompensasi oleh pemerintah Australia karena dibayar di bawah standar saat bekerja di badan-badan pemerintah.

Menurut Menteri Pembantu bidang Layanan Sosial, Mitch, FIfield, para pekerja yang bisa membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian ekonomi akan berhak mendapatkan ganti rugi.

Mereka yang bekerja di sebuah Australian Disability Enterprise (ADE), atau perusahaan disabilitas Australia akan mendapat surat yang menjelaskan mengenai skema pembayaran bulan ini.

Australian Disability Enterprise adalah bisnis komersil yang memberi pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Setahun lalu, dua laki-laki bernama Gordon Prior dan Michael Nojin yang bekerja di ADE memenangkan kasus pengadilan melawan pemerintah pusat. 

Prior dan Nojin dibayar kurang dari 4 dollar (Rp 42.000) per jam. Mereka juga menyatakan bahwa tes yang dijalani untuk menentukan jumlah upah mereka bersifat diskriminatif. Pernyataan tersebut disetujui oleh pengadilan pusat.

Kairsty Wilson, pengacara yang mewakili Prior dan Nojin, mengatakan bahwa sebagian pekerja mungkin memiliki piutang ribuan dollar.

"Contohnya, Gordon Prior, saat Ia dinilai dengan menggunakan sistem upah terdukung, ada perbedaan sebesar 10 dollar hingga 12 dollar per jam," jelasnya, "Kalau dihitung selama delapan, sembilan tahun, totalnya menjadi banyak. Salah satu klien kami terus berkata: 'Saya ingin dibayar-saya ingin bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti halnya orang lain.' "

Wilson menyatakan bahwa Ia akan melihat lebih rinci tawaran pembayaran ganti rugi tersebut. Namun, Ia khawatir bahwa orang-orang yang saat ini tengah terlibat aksi represtentatif terbayar tidak akan berhak atas ganti rugi.

Komisioner Diskriminasi Disabilitas Australia, Graemme Innes, menyambut baik pengumuman pemerintah.

Menurutnya, sebanyak 10.000 pekerja mungkin akan berhak mendapat kompensasi.

Ia tak khawatir para pekerja akan terpaksa memilih antara terlibat dalam aksi legal dan menerima skema pembayaran pemerintah.

"Mereka bisa memutuskan meneruskan masalah ini di pengadilan, atau bisa mendaftar untuk skema tersebut. Saya rasa mereka tak akan membuat keputusan hingga rincian skema ini diterbitkan pemerintah tahun ini," jelasnya, "Kalau skema tersebut bisa diterima oleh mereka yang terlibat, saya rasa lebih baik uangnya dibayarkan ke penyandang disabilitas dibandingkan dibayarkan ke pengacara."