ABC

Australia Amandemen UU Metadata Demi Tingkatkan Perlindungan Narasumber Jurnalis

Pemerintah Federal Australia menyetujui permintaan Partai Oposisi untuk memperbaharui  UU Kerahasiaan Informasi yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap narasumber para jurnalis.

Perdana Menteri, Tony Abbott telah mengusulkan perubahan UU Kerahasiaan Informasi, sehingga kedepan lembaga pemerintah yang ingin mengakses metadata wartawan untuk tujuan mengidentifikasi sumber-sumber mereka nantinya membutuhkan surat perintah untuk melakukannya.

Dalam sebuah surat kepada pemimpin oposisi,  Bill Shorten, Abbott menyatakan bahwa meskipun pemerintah koalisi tidak percaya kalau mekanisme ini memang diperlukan, tapi dia akan berusaha mempercepat perubahan UU tersebut.
 

"Saya telah memutuskan akan mendorong agar amandemen UU itu dapat dipercepat sehingga lembaga yang akan mengakses metadata wartawan perlu menunjukan surat perintah untuk melakukannya,' kata Abbott dalam suratnya tersebut.

Abbott menilai mengakses metadata tetap menjadi hal yang penting bagi lembaga keamanan untuk memerangi terorisme dan kejahatan serius.

Sebagai pertukaran atas persetujuan ini, pemerintah koalisi meminta Partai Buruh membantu mereka meloloskan amandemen UU ini pada akhir pekan depan, termasuk memberi waktu tambahan untuk pembahasan di parlemen dan dihapuskannya penyelidikan tambahan bagi perlindungan narasumber wartawan.

Ketua Partai Buruh, Bill Shorten mengatakan dirinya hendak menelaah dulu amandemen yang diajukan Partai Koalisi sebelum memutuskan apakah akan mendukung atau tidak.

Undang-undang yang diajukan pemerintah menghendaki perusahaan telekomunikasi diwajibkan untuk mempertahankan atau menyimpan kerahasiaan data dari konsumen mereka selama dua tahun.