ABC

Australia Alami Krisis Pendanaan Rumah Sakit

Rumah sakit umum di Australia kini mengalami krisis pendanaan yang sudah membahayakan pasien. Alokasi dana sebesar 130 miliar dolar AUD (sekitar Rp 1,3 triliun) yang disiapkan pemerintah untuk empat tahun, dipandang tidak memadai.

Hal itu disampaikan ikatan dokter Australian Medical Association (AMA) dalam usulan anggaran pra-APBN yang mereka ajukan ke pemerintah.

"Terlepas dari peran penting dan ketergantungan kita pada rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa serta meningkatkan kualitas hidup pasien, namun sudah begitu lama pendanaannya begitu kronis," kata AMA dalam usulannya.

Ketua AMA Dr Tony Bartone menjelaskan, meski pemerintah mengalokasikan 50 miliar dolar (Rp 500 triliun) untuk rumah sakit umum tahun lalu, namun hal ini tak memperbaiki keadaan.

"Jika kita melihat kinerja rumah sakit umum Australia selama dekade terakhir, kita tahu kriteria kinerjanya tak berubah," katanya.

Dia mencontohkan waktu tunggu untuk layanan UGD serta operasi elektif, yaitu operasi yang tak mendesak, tetap jauh di bawah target.

"Di beberapa negara bagian malah mengalami penurunan," kata Dr Bartone.

"Kita perlu berinvestasi, perlu meningkatkan kinerja untuk memenuhi kebutuhan populasi yang semakin menua," tambahnya.

Data terbaru dari Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia menunjukkan sekitar 874.000 pasien masuk dalam daftar tunggu operasi elektif rumah sakit umum pada 2017/18.

Dari jumlah itu 871.000 pasien sudah dikeluarkan dari daftar tunggu saat ini.

Hal ini, katanya, akan terus menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Menteri Kesehatan Greg Hunt sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengalokasikan tambahan dana 30 miliar dolar bagi rumah sakit umum selama empat tahun mulai 2020/21.

Saat ini, layanan dokter umum menerima alokasi 8 persen dari total dana kesehatan APBN. Dalam usulannya, AMA meminta ini dinaikkan jadi 10 persen.

"Praktik dokter umum kekurangan alokasi anggaran dalam satu dekade ini," jelas Dr Bartone.

"Sebanyak satu miliar dolar telah dipotong dari rabat pasien selama empat tahun terakhir," katanya.

Hal itu berarti, kata Dr Bartone, terjadi peningkatan biaya yang harus ditanggung pasien dalam layanan dokter umum.

Usulan AMA juga menyebutkan perlunya reformasi lebih lanjut di sektor asuransi kesehatan swasta termasuk menyediakan website untuk transparansi biaya.

Website itu akan memungkinkan pasien privat untuk mengetahui potongan harga yang mereka terima dari perusahaan asuransi kesehatan berbeda.

Selain itu, AMA menyerukan pemerintah mendanai masalah kesehatan mental secara layak dan memadai, serta mengatasi kesenjangan tenaga kerja di sektor ini.

RAPBN Australia tahun 2019/20 akan diumumkan pada bulan April mendatang.

Ikuti juga berita lainnya dari ABC Indonesia.