ABC

Australia Akui Pemimpin Opisisi Venezuela Sebagai Presiden

Pemerintah Australia telah mengakui Pemimpin Oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai pemimpin sah negara itu.

Australia mengikuti pengakuan yang sama oleh AS, Inggris, Jerman dan Perancis.

Venezuela telah mengalami kekacauan di bawah Presiden Nicolas Maduro, dengan kekurangan pangan yang berkelanjutan dan protes harian di tengah krisis ekonomi dan politik.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan Australia akan mendukung Guaido sampai Pemilu diadakan.

"Australia menyerukan transisi ke demokrasi sesegera mungkin di Venezuela," kata Senator Payne.

"Kami sekarang mendesak semua pihak untuk bekerja secara konstruktif menuju penyelesaian situasi yang damai, termasuk untuk kembali ke demokrasi, penghormatan terhadap supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia rakyat Venezuela."

Perjuangan atas kontrol di Venezuela beralih ke militer, mengingat para pendukung Guaido menyerahkan selebaran kepada tentara yang merinci usulan hukum amnesti yang akan melindungi mereka karena membantu menggulingkan Maduro.

Dalam sebuah siaran langsung, Guaido mendesak rakyat Venezuela untuk berpartisipasi dalam dua mobilisasi baru pekan depan.

Ia mengatakan bahwa pada hari Rabu (30/1/2019), masyarakat harus berpartisipasi dalam aksi damai dua jam.

Untuk hari Sabtu (2/2/2019), ia meminta para pendukung untuk mengadakan demonstrasi massal di "setiap sudut Venezuela" dan di seluruh dunia.

Guaido mengatakan, protes hari Sabtu itu bertepatan dengan tenggat waktu dari Uni Eropa bagi Maduro untuk mengadakan Pemilu baru.

Sebelumnya, Maduro sempat melakukan unjuk kekuatan, mengenakan seragam cokelat di latihan militer.

Nicolas Maduro memutus hubungan diplomatik dengan AS
Nicolas Maduro memutus hubungan diplomatik dengan AS dan memeringatkan pendukungnya bahwa mereka tak boleh ‘memercayai orang asing’.

Miraflores Palace/Handout via Reuters

Berpidato di hadapan tentara dalam penampilan di TV Pemerintah, Maduro bertanya apakah mereka sedang berkomploy dengan "imperialis" Amerika Serikat, yang dituduhnya secara terbuka memimpin kudeta terhadapnya.

"Tidak, komandan tertinggi," teriak mereka serempak.

Maduro menjawab: "Kita siap mempertahankan tanah air kami, dalam keadaan apapun."

Militer jadi perhatian

Duel dari dua rival kembali menempatkan militer sebagai pusat perhatian dalam debat global tentang siapa yang memiliki klaim sah atas kekuasaan di negara Amerika Selatan ini.

Kebuntuan itu telah menjerumuskan Venezuela yang bermasalah ke babak baru kekacauan politik yang telah menyebabkan lebih dari dua lusin warga tewas ketika ribuan orang turun ke jalan menuntut Maduro mundur.

Kejadian itu meletus ketika Guado menyatakan di hadapan massa pendukungnya pekan lalu bahwa ia sementara mengambil kekuasaan sebagai Presiden, berjanji untuk mengadakan pemilihan umum yang bebas dan mengakhiri kediktatoran Maduro.

Maduro memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden Venezuela pada 10 Januari, menyusul Pemilu yang diboikot secara luas tahun lalu, yang oleh banyak pemerintah asing disebut sebagai kebohongan.

Konstitusi Venezuela mengatakan jika jabatan kepresidenan kosong, Pemilu baru harus diadakan dalam 30 hari dan kepala kongres harus memangku jabatan kepresidenan sementara itu.

Namun Maduro sejauh ini menolak untuk mundur dan menuduh Oposisi berusaha melakukan kudeta.

AS memiliki sejarah panjang intervensi - baik langsung atau tidak langsung -untuk mengubah pemerintahan di Amerika Selatan, dan Maduro memeringatkan para pendukungnya bahwa mereka tak boleh "mempercayai para orang asing".

"Mereka tak memiliki teman atau loyalitas. Mereka hanya memiliki kepentingan, tekad dan ambisi untuk mengambil minyak, gas dan emas Venezuela," ujarnya seraya mengutip daftar panjang kudeta militer yang didukung AS, termasuk di Guatemala, Chili, dan Brasil.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.