Australia akan Cekal Warganya yang Bertempur di Suriah dan Irak

23 Jun 2014

Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan langkah-langkah baru terhadap warga Australia yang ikut bertempur dan terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah dan Irak.

Saat ini terdapat sekitar 150 warga Australia dan sejumlah orang berkewarganegaraan ganda bertempur di luar negeri, sehingga Australia kini menjadi kontributor tertinggi ke konflik-konflik tersebut.

Melihat potensi ancaman "teroris yang muncul di dalam negeri", Perdana Menteri Tony Abbott mengumumkan, pemerintah akan melakukan apa saja yang mungkin guna melindungi rakyat Australia dari kaum ekstrimis yang kembali ke Australia.

"Yang terbaik yang dapat dilakukan untuk rakyat Australia di dalam negeri adalah memastikan bahwa para jihadis tidak kembali ke negeri ini," katanya.

"Kita akan melakukan apa saja yang mungkin untuk mencegah teroris jihadis masuk ke negeri ini. Dan jika mereka sampai masuk kembali ke Australia, kami akan melakukan segala yang mungkin untuk memastikan, mereka tidak melakukan kegiatan dalam komunitas Australia," jelas PM Abbott.

Yang dikhawatirkan, kata PM Abbott, adalah orang-orang yang sudah menjadi radikal dengan pengalaman militer bersama organisasi-organisasi yang berkaitan dengan Al Qaeda di Timur Tengah kembali untuk memicu kekacauan di Australia.

Iraqi Turkmen pose with their weapons as they ready to fight against militants led by ISIS Australia akan memperketat aturan guna mencekal warganya yang ikut bertempur di Suriah dan Irak.

Sumber-sumber pemerintah mengatakan kepada ABC bahwa badan-badan keamanan perlu kapasitas yang lebih besar untuk melacak orang-orang yang berpotensi jihadis "dalam negeri" beserta sekutu-sekutu mereka.

Dua pria yang mengidentifikasi diri sebagai warga negara Australia telah muncul di sebuah video rekrutmen yang dirilis oleh pemberontak di Irak dan Suriah, mengajak orang lain untuk ikut berjuang.

Menteri-menteri senior "sangat resah" oleh berita bahwa terpidana teroris Australia Khaled Sharrouf bertempur untuk ISIS di Irak, setelah lari dari Australia dengan paspor saudara laki-lakinya.

Pihak berwenang Australia sedang mereview pengawasan perbatasan dan mempertimbangkan untuk memberi badan-badan intelijen akses yang lebih besar ke informasi di komputer. Ini adalah bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan keamanan nasional dan memastikan, jihadis bisa dihukum.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan langkah kontroversial untuk memaksa perusahaan-perusahaan telekomunikasi menyimpan data pelanggan hingga dua tahun.

Badan-badan keamanan sudah beberapa tahun ini meminta wewenang tersebut.

Langkah-langkah keras juga pernah dipertimbangkan oleh Komsi Intelijen Parlemen, yang mengajukan 43 rekomendasi hampir setahun lalu.

Tapi rekomendasi itu tidak dilaksanakan karena protes publik soal penyimpanan data telepon seluler.

Pemerintah juga akan mencari jalan bagaimana memperoleh wewenang untuk mengadili para militan yang kembali ke Australia.