Aturan Perizinan Rugikan Pengemudi Taksi di Australia
Sistem perizinan bagi industri taksi di Australia dituding telah merugikan pengemudi dan konsumen. Pemerintah Australia akan merevisi aturan itu sebagai respon atas protes luas pengemudi taksi pasca beroperasinya layanan berbagi kendaraan Uber taksi.
Pemimpin Partai Liberal di Parlemen Australia Barat, Peter Katsambanis hari ini di parlemen Australia mengatakan pemerintah negara bagian memegang peranan penting dalam menghancurkan industri taksi Australia.
Katsambanis mengatakan pemberlakukan layanan berbagi kendaraan Uber telah memicu lubang besar dalam model layanan taksi di Australia.
"Tampaknya pemerintah perlu berpikir ‘mungkin kita belum berupaya maksimal untuk industri ini,”katanya.
"Yang dilakukan pemerintah adalah membebankan biaya bagi dua pihak, konsumen pada satu sisi yang harus membayar tarif dan pengemudi disisi lain,”
Di Australia Barat, kendaraan yang akan digunakan untuk mengambil tumpangan wajib memegang izin sebagai taksi atau omnibus. Untuk itu mereka harus membayar sejumlah dana untuk nomor kendaraan taksi, surat izin pengemudi taksi dan biaya izin di Departemen Transportasi yang totalnya mencapai $13.000 per tahun.
Menurut Katsambanis, aturan ini telah digunakan sebagai komoditi dan pengemudi taksi tidak mendapat upah yang layak, karena mereka hanya menerima 50 persen dari biaya tarif sementara pengemudi Uber taksi menerima lebih dari 80 persen.
"Dibagian terdasar dari rantai makanan industri taksi kita adalah orang-orang yang paling dirugikan oleh skema piramida yang berlaku didalam industri taksi di seluruh Australia, tidak hanya di Australia Barat, yang telah berlaku sejak 30 – 40 tahun yang lalu dan mereka adalah para pengemudi taksi,” katanya.
Katsambanis juga menuding pemerintah sudah secara tidak adil mengenakan pajak bagi supir taksi.
Juru bicara bidang Transportasi, Jim Chown menegaskan perlu dilakukan reformasi.
Menurutnya saat ini draft mengenai rencana perubahan aturan bagi industri taksi di Australia ini sedang menjalani uji publik dan akan menjadi acuan bagi industri taksi selama beberapa tahun mendatang.
Draft revisi itu mengusulkan agar dilakukan aturan yang lebih fleksibel dan kompetitif, tapi tidak menawarkan kompensasi bagi pemegang izin kendaraan taksi karena langkah pemerintah menderegulasi sistem perizinan taksi.
Revisi aturan ini merupakan respon dari Pemerintah Australia Barat menyusul aksi protes besar-besaran pengemudi taksi di wilayah mereka beberapa waktu lalu pasca hadirnya layanan Uber taksi.
Sejak beroperasi semakin banyak orang yang beralih menggunakan Uber taksi ketimbang layanan taksi reguler. Saat ini tercatat ada 100.000 penumpang di Perth yang mendaftar pada layanan Uber yang memiliki 1000 mitra pengemudi.
Hal ini menyebabkan jumlah konsumen taksi reguler di Australia Barat semakin menurun. Tahun 2014 lalu tercatat ada sekitar 13.4 juta perjalanan yang dilayani oleh industri taksi di Australia Barat, angka ini terus berkurang saat ini menjadi 12.9 juta perjalanan dan masih menunjukan penurunan.
Karena hal ini juga pengemudi taksi di Australia Barat menuntut pembayaran kompensasi dari pemerintah.