Aturan Klaim Tunjangan Parlemen Australia Diperketat

Tidak cuma di Indonesia, klaim tunjangan dan perjalanan dinas anggota parlemen Australia juga kerap dipertanyakan. Untuk menghilangkan kecurigaan publik, mulai tahun depan aturan klaim tunjangan anggota parlemen Australia diperketat.

Aturan klaim tunjangan bagi anggota parlemen baru itu diumumkan Menteri khusus untuk urusan negara, Michael Ronaldson  Sabtu, 9/11/2013.  Dalam aturan baru yang mulai berlaku 1 Januari 2014 mendatang,  pedoman untuk mengajukan klaim tunjangan diperketat selain itu anggota parlemen juga dipaksa membayar biaya tambahan sebesar 25% atas setiap pengeluaran yang salah mereka klaim.

Menteri Ronaldson mengatakan aturan baru itu diberlakukan  untuk memastikan tunjangan yang diberikan negara kepada anggota parleme untuk melaksanakan tugas parlemen mereka digunakan secara baik.

"Sistem harus membantu semua anggota parlemen untuk melayani pemilih dan masyarakat Australia secara umum, terutama untuk  tetap menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan memastikan uang pembayar pajak dibelanjakan dengan baik dan mempertahankan bahwa kepercayaan publik dalam sistem," katanya.

Kewajiban mengembalikan anggaran yang salah klaim dan biaya  tambahan sebesar 25% dari kelebihan uang yang dibayarkan itu dimaksukan untuk memberi sanksi atas penyalahgunaan uang rakyat.

"Pemerintah percaya harus ada sistem sanksi yang diterapkan atas penggunaan uang pajak masyarakat yang tidak sepatutnya," kata Senator Ronaldson.

Perubahan lain termasuk pelatihan wajib untuk setiap anggota parlemen yang mengajukan lebih dari satu klaim perjalanan yang memerlukan penyesuaian dalam setahun, serta perbaikan sistem manajeman pencatatan oleh Departemen Keuangan.

Kementrian Negara juga diberikan hak untuk menyebutkan nama anggota parlemen yang menolak bekerjasama  atas penyelidikan yang diperintahkan oleh Departemen Keuangan atas tuduhan penyalahgunaan keuangan.

Aturan mengenai perjalanan keluarga dari anggota parlemen juga akan dirombak, persyaratan bagi anggota keluarga untuk dapat mengklaim biaya perjalanan dinas harus melalui peninjauan oleh majelis pengkajian terlebih dahulu.

Sementara aturan perjalanan keluarga yang berlaku saat ini hanya mensyaratkan anggota keluarga untuk menghabiskan waktu selama tiga jam dengan anggota atau senator untuk berhak mengajukan klaim.

Majelis pengkajian berencana mengubah aturan tersebut dimana anggota keluarga dari anggota parlemen harus tiba dalam waktu 24 jam sebelum anggota parlemen tiba dan pergi dalam waktu 24 jam setelah kepulangan anggota parlemen.

Tunjangan untuk anak juga akan dibatasi bagi anak dibawah usia 18 tahun, padahal aturan yang berlaku saat ini dinyatakan  pembatasan hingga anak berusia dibawah 25 tahun.

Dibawah aturan baru ini, anggota parlemen juga diwajibkan  menandatangani deklarasi peringatan ketika mengajukana klaim tunjangan. Isi deklarasi itu adalah

‘Saya menyatakan perjalanan ini dilakukan didalam kapasitas seaja sebagai wakil rakyat yang dipilih dan saya mengetahui tambahan pembayaran akan diberlakukan jika  penyesuaian  atas klaim perjalanan ini diperlukan. "

Klaim tunjangan pemerintah disorot

Aturan ini diterapkan lantaran pemerintah terus mendapat sorotan atas pembayaran klaim yang mencurigakan dari sejumlah anggota parlemen.

Perdana Menteri Tony Abbott juga harus membayar kembali anggaran sebesar AUS$ 1700 atau sekitar Rp. 18 juta yang ia habiskan untuk menghadiri pernikahan mantan rekannya di parlemen  Sophie Mirabella dan Peter Slipper.

Bulan lalu, Abbott kepada reporter mengatakan anggota parlemen memiliki hak tertentu dan dia mengira dana itu masuk dalam hak yang didapatkan seorang anggota parlemen.

Bulan lalu, bendaharan Partai Liberal, Don Randall juga disorot karena menghabiskan uang pembayar pajak untuk bepergian ke cairnsdi Queensland bersama isterinya pada bulan November yang disebutnya sebagai ‘urusan pemilih”.

Seminggu kemudian dia mengaku perjalanannya ke Cairns adalah tak lain untuk membeli rumah. Pemerintah membayar lebih dari AUS$5000 atau sekitar Rp.50 juta rupiah untuk biaya tiket pesawat dan anggaran perjalanan dinas tersebut.

Randall mengaku Departemen Keuangan tidak memberikan pedoman klaim tunjangan yang jelas, dan memutuskan untuk membayar  kembali klaim itu untuk memastikan uang pajak warga digunakan dengan baik.

Menanggapi aturan baru ini Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan perubahan aturan ini akan memperbaiki tingkat kepercayaan publik.