Apa itu Perjanjian Perdagangan Bebas, FTA?

Saat ini, Australia tengah merundingkan delapan Free Trade Agreements (FTA), alias Perjanjian Perdagangan Bebas, salah satunya dengan Indonesia. Apa itu FTA dan apa pengaruhnya?

FTA bertujuan mengurangi halangan dalam melakukan perdagangan antara dua negara atau lebih. Sedangkan halangan-halangan tersebut bertujuan melindungi pasar dan industri lokal.

Halangan-halangan ini biasanya berbentuk tarif dan kuota perdagangan. Contohnya, tarif Jepang atas daging sapi Australia, yang saat ini sebesar 38 persen.

Dengan pajak ini, daging sapi Australia lebih mahal bagi konsumen Jepang, hingga produsen Jepang pun memiliki keuntungan kompetitif.

FTA juga meliputi bidang seperti hak properti intelektual dan kebijakan kompetisi.

Salah satu permintaan Jepang dalam negosiasi FTA adalah penurunan tarif kendaraan yang diimpor ke Australia. Dengan penurunan tersebut, harga kendaraan bermotor Jepang bagi konsumen Australia bisa turun sebanyak 1.000 dollar (Rp 10,4 juta).

Bulan Januari lalu, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan bahwa salah satu prioritas dalam kepemimpinan Australia dalam G20 adalah "perdagangan bebas."

Salah satu kerugian dari perdagangan bebas adalah ekonomi-ekonomi kuat bisa memaksakan kehendak mereka terhadap ekonomi-ekonomi yang lebih lemah.

Selain itu, FTA dikritik tidak terlalu efektif dalam mendorong liberalisasi perdangan dibandingkan perjanjian multilateral. Selain itu, FTA juga dikatakan hanya mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan kompetitif yang besar, yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi.

Perundingan perjanjian-perjanjian tersebut biasanya sulit, dan harus melibatkan penyesuaian hukum-hukum yang berbeda. Ada peraturan-peraturan yang disebut ISDS, yang kepanjangannya berarti penyelesaian sengketa investor-negara, yang memungkinkan investor menuntut pemerintah di pengadilan internasional bila mereka melihat bahwa ada pelanggaran sebuah FTA.

Australia memiliki peraturan ISDS untuk empat perjanjian FTA dan 21 perjanjian promosi dan perlindungan investasi.

Para kritik mengatakan bahwa peraturan-peraturan macam itu bisa memungkinkan perusahaan multinasional menuntut kompensasi dari pemerintah Australia bila pemerintah Australia membuat undang-undang atau melakukan tindakan yang berkibat buruk pada kemampuan perusahaan menghasilkan untung. 

Yang paling diperhatikan oleh mereka yang mengkritik FTA adalah peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup dan kesehatan.

Sejauh ini, tercatat satu kali peraturan ISDS digunakan untuk melawan Australia.

Pada tahun 2011, perusahaan tembakan Philip Morris menggunakan peraturan ISDS dalam IPPA dengan Hong Kong untuk berusaha membatalakan hukum Australia yang mewajibkan rokok dan tembakau dijual dengan kemasan polos.

Hingga kini, kasus ini masih berlanjut.

Saat ini, Australia memiliki tujuh FTA, dengan Selandia Baru, Amerika Serikat, Chili, Thailand, Malaysia, Singapura dan ASEAN.

Negara ini juga telah menyetujui FTA dengan Korea Selatan pada bulan Desember 2013 lalu, namun perjanjian ini belum diterapkan.

Sebanyak delapan FTA tengah dirundingkan, empat diantaranya bersifat bilateral, dengan Jepang, China, India dan Indonesia. Sedangkan empat lainnya bersifat plurilateral.