Angus Campbell pimpin operasi pemberantasan pencari suaka Australia
Wakil Kepala Angkatan Darat, Angus Campbell telah ditunjuk sebagai pemimpin operasi memerangi para penyelundup manusia dan mengamankan perbatasan wilayah Australia dibawah pemerintahan koalisi mendatang.
Penunjukan ini akan dikonfirmasikan lebih lanjut oleh Perdana Menteri Terpilih Tony Abbott pekan ini.
Mayor Jenderal Campbell akan dipromosikan untuk menjadi jenderal bintang tiga dan akan mengkoordinir 16 kementrian dan lembaga negara dibawah payung Kebijakan Operasi Perbatasan Berdaulat.
Dengan jabatan baru ini, Campbell memiliki kewenangan untuk memotong (by pass) jalur struktur perintah pertahanan normal dan akan memberikan laporan langsung kepada Menteri Imigrasi mendatang Scott Morrison.
Abbott mengatakan operasi ini akan langsung diberlakukan segera setelah pemerintahannya resmi bekerja.
"Operasi ini akan mulai membuat perubahan sejak hari pertama bekerja. Dan operasi ini terus akan diberlakukan dan saya yakin kita bisa menghentikan perahu pengungsi, "katanya dalam konferensi pers awal pekan ini.
Dalam menjalankan misi operasi ini, Angus Campbell akan dibantu wakilnya yakni Komandan Operasi Khusus, Mayjen Peter Warwick Gilmore.
Mayjen Angus Campbell telah menjadi komandan Operasi AD Australia di Timur Tengah dan pernah juga bertugas di Timor Leste. Dia juga pernah bertugas sebagai Wakil Penasehat Keamanan Nasional.
Sementara Mayjen Gilmore sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pasukan Khusus Angkatan Udara tahun 2001 dan 2002 dan pernah memimpin pasukan khusus Australia ke Afghanistan.
Campbell dinilai figur yang pas
Peter Jennings dari Institut Kebijakan Strategis Australia mengatakan Jenderal Campbell adalah pilihan yang cocok untuk menjalankan peranan ini.
"Dia sosok yang tidak biasa karena tidak hanya dia memiliki pengalaman militer yang senior, tapi dia juga telah menjadi petugas pelayan masyarakat senior yang bertugas di Kantor pemerintahan Perdana Menteri dan kabinet,"katanya.
"Menurut Saya dia tokoh yang sangat tepat untuk tugas tersebut. Karena operasi ini akan melibatkan tugas koordinasi yang sangat kompleks antara kepolisian dan sejumlah lembaga layanan publik di Canberra.”
"Jika seseorang akan melakukan perubahan yang nyata, saya yakin orang tersebut pastilah Jenderal Campbell." Tegasnya.
Sejak Pemilu Federal 7 September 2013 lalu, 7 perahu berisi pencari suaka telah mendarat di daratan Australia membawa 480 penumpang.
Indonesia kritik rencana koalisi
Kebijakan pencari suaka koalisi diantaranya adalah menghalau kembali perahu ke perairan Indonesia, membeli perahu tidak layak berlayar dari nelayan Indonesia dan membayar warga Indonesia untuk memata-matai operasi pencari suaka.
Senin lalu, Calon Menteri Luar Negeri, Julie Bishop mengatakan pemerintah koalisi tidak akan meminta ijin Indonesia untuk menerapkan semua kebijakan pencari suaka yang sudah mereka tetapkan.
"Kita tidak akan meminta ijin Indonesia, kita meminta pengertian mereka,” katanya.
Meski demikian, Indonesia sebelumnya juga pernah menyatakan menolak kebijakan koalisi yang akan menghalau perahu kembali ke perairan Indonesia, dan baru-baru ini Menteri Luar Negeri Indonesia juga kembali menegaskan akan menolak skema pembelian perahu nelayan Indonesia oleh Australia.
Marty Natelegawa mengatakan kebijakan pemerintah koalisi adalah masalah yang harus ditangani Indonesia.
Natelegawa juga berkata Indonesia perlu membedakan antara kampanye pemilu dan apa yang menjadi kenyataan di lapangan begitu Abbott dilantik nanti.
Hari ini juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan komentar Menlu Natalegawa menjelaskan posisi Indonesia dalam isu pencari suaka.
Isu pencari suaka ini tampaknya akan mendominasi bahasan antara Abbott dan Yudhoyono dalam pertemuan yang direncanakan akan berlangsung 30 September mendatang.