Ancaman Perubahan Iklim Dianggap Lebih Serius Dari Terorisme
Menurut hampir dua pertiga warga Australia, perubahan iklim adalah “ancaman kritis” bagi kepentingan negara itu, dan menjadi keprihatinan yang lebih serius ketimbang terorisme internasional, program nuklir Korea Utara, atau serangan dunia maya dari negara lain.
Ini adalah pertama kalinya perubahan iklim memimpin daftar ancaman potensial dalam jajak pendapat Lowy Institute yang sudah berjalan lama sejak pertanyaan itu dimasukkan pertama kali pada tahun 2006.
Jajak pendapat itu juga menegaskan bahwa warga Australia lebih peduli dengan perubahan iklim dalam Pemilu kali ini dibanding periode kapanpun sejak Kevin Rudd terpilih pada tahun 2007 -yakni ketika kedua partai besar mengusulkan skema perdagangan emisi.
Jajak pendapat ini dilakukan antara 12 dan 15 Maret, baik melalui telepon dan online. Survei itu menarik hasil dari sampel perwakilan nasional dari 2.130 orang dewasa Australia dan memiliki margin kesalahan sekitar 2 persen.
Tahun ini, 61 persen pemilih Australia mengatakan perubahan iklim sangat serius dan mendesak mereka untuk mengatasinya sekarang, walaupun hal itu mahal. Hasil itu adalah lompatan 25 poin persentase sejak tahun 2012 dan jumlah tertinggi tertinggi sejak tahun 2006.
Tetapi sejumlah tanggapan terhadap pertanyaan itu menunjukkan perbedaan yang mencolok antar generasi.
Di antara orang Australia berusia 18 hingga 29 tahun, 81 persen berpikir mereka harus mengambil tindakan terhadap perubahan iklim, meskipun itu mahal. Tetapi kurang dari setengah – 49 persen – dari mereka yang berusia di atas 45 tahun memiliki pandangan yang sama.
Natasha Kassam dari Lowy Institute mengatakan bahwa temuan itu penting.
Hanya 28 persen dari warga Australia yang mengatakan perubahan iklim harus ditangani secara bertahap, dan 10 persen mengatakan mereka tak seharusnya bertindak atas perubahan iklim sampai mereka “yakin hal itu adalah masalah” – angka terendah sejak tahun 2006 dan 2008, untuk masing-masing pilihan.
Hasil itu mengikuti temuan bahwa lingkungan -secara lebih luas -adalah masalah yang paling penting bagi pemilih. Sejumlah 29 persen responden mengatakan lingkungan adalah masalah nomor satu bagi mereka dalam Pemilu Australia kali ini -naik tajam dari hanya 9 persen di Pemilu terakhir.
Pada hari Selasa (7/5/2019), sebuah laporan yang didukung oleh PBB yang ditulis oleh ratusan ilmuwan terkemuka memeringatkan bahwa kehidupan di Bumi dipertaruhkan oleh aktivitas manusia, dan menyerukan tindakan yang lebih kuat untuk melindungi lingkungan, termasuk aksi perubahan iklim.
Dalam sebuah wawancara dengan sebuah media setelah merilis laporan itu, Perdana Menteri Australia -Scott Morrison -menegaskan kembali perlawanan Koalisi terhadap regulasi lingkungan yang lebih kuat, dengan mengatakan “kebijakan hijau” bisa “mengikat bisnis” dan menimbulkan biaya.
Kebijakan iklim kubu Koalisi termasuk menjaga target emisi Australia saat ini, yang menurut para ahli tidak sesuai dengan Perjanjian Paris untuk menghentikan pemanasan global. Dan pihaknya telah mengusulkan pembayaran untuk sejumlah proyek individual melalui Climate Solutions Fund, serta Snowy Hydro 2.0 dan lebih banyak tenaga air yang dipompa di Tasmania.
Kebijakan itu juga menyebut Koalisi akan mengarahkan uang dari Perusahaan Pembiayaan Energi Bersih untuk daur ulang, dan memberikan hibah untuk membantu melindungi beberapa spesies yang terancam.
Para ahli mengatakan target 2030 berada di level perbatasan agar sesuai dengan Perjanjian Paris, tetapi kebijakan untuk memenuhi target tersebut bisa ditingkatkan.
Partai Buruh juga mengatakan akan membentuk Otoritas Perlindungan Lingkungan Australia yang baru dan merombak undang-undang lingkungan Australia untuk “memaksa pemerintah federal secara aktif melindungi” lingkungan.
Polling Lowy Institute menemukan bahwa 59 persen orang berpikir Partai Buruh akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengelola respon Australia terhadap perubahan iklim daripada kubu Pemerintahan
Koalisi. Tetapi Koalisi lebih disukai pada sejumlah masalah kebijakan luar negeri lainnya, termasuk keamanan nasional dan manajemen ekonomi.
Hasil lengkap jajak pendapat akan dirilis pada bulan Juni.