Aliran Dana Perdagangan Satwa Liar Perlu Diselidiki

Ketika seorang penyelundup asal Thailand ditangkap membawa uang tunai sebesar 5 juta baht (Rp2 miliar) di tahun 2014, dia diduga ingin membeli kayu rosewood yang dilindungi dari sebuah hutan di dekat Bangkok.

Namun, saudara perempuan pria tersebut diketahui memiliki kebun binatang di timur laut negara itu. Sebuah organisasi anti penyelundupan satwa liar menduga ada hubungan antara kebun binatang itu dengan perdagangan harimau dari Malaysia dan Thailand.

Berkat informasi tersebut, kejahatan satwa liar yang rutin terjadi itu pun berhasil terungkap sebagai kejahatan yang jauh lebih besar.

Pihak berwenang Thailand akhirnya melancarkan investigasi keuangan terhadap para penyelundup serta operasional kebun binatang tersebut.

Kantor Anti-Pencucian Uang Thailand kemudian menyelidiki lebih lanjut. Mereka menemukan pria itu merupakan sosok berada di balik jaringan penyelundupan besar ke China, bukan hanya kayu rosewood yang dilindungi, tapi juga gading gajah dan trenggiling hidup.

Ternyata kebun binatang miliki saudaranya itu digunakan hanya sebagai tameng penyelundupan satwa dan pencucian uang hasil kejahatan mereka.

Sejak 2011 sampai 2014, pria tersebut diketahui melakukan pencucian uang senilai hampir $45 juta (Rp 473 miliar) melalui serangkaian investasi di sektor properti, perhiasan dan dealer mobil.

Pria ini akhirnya didakwa melakukan perdagangan manusia, menyuap pejabat dan pencucian uang. Saudara perempuannya pun dikenai pasal pencucian uang.

Bukan kejahatan mainstream

Namun keputusan Thailand untuk “menelusuri aliran uang” tersebut jauh dari praktik umum dalam penyelidikan kejahatan satwa liar.

Sebuah laporan menyimpulkan hanya sedikit negara yang mengakui atau menyelidiki hubungan antara kejahatan satwa liar dengan pencucian uang, meskipun hubungan semacam itu telah diketahui.

Kejahatan satwa liar berkembang menjadi area kejahatan transnasional yang signifikan, bernilai antara $ 9 miliar hingga $ 29 miliar per tahun.

Kejahatan ini mengancam keberadaan ribuan spesies tumbuhan dan hewan, mempengaruhi hampir setiap negara di dunia sebagai sumber, transit atau tujuan untuk produk ilegal.

Namun, penyelidikan bersama yang dilakukan Kelompok Anti Pencucian Uang di Asia Pasifik dan Badan Narkotika dan Kejahatan PBB menemukan meskipun terjadi peningkatan besar penangkapan spesies dan produk satwa liar yang dilindungi, namun meningkatnya keterlibatan kelompok terorganisir dalam kejahatan satwa liar sering dipandang sebagai “kejahatan baru” atau “di luar arus utama”.

“Teknik investigasi keuangan dan anti pencucian uang jarang digunakan dalam memerangi kejahatan satwa liar.”

“Akibatnya, ada kesenjangan dalam pemahaman kita tentang arus keuangan di balik kejahatan ini dan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kejahatan satwa liar dan pencucian uang yang berkaitan dengannya tidak memadai.”

Metode canggih

Namun, tingkat kecanggihan metode untuk menyembunyikan kejahatan satwa liar kian setara dengan yang digunakan menyembunyikan narkoba, kata laporan tersebut.

Namun banyak negara mengalokasikan sumber daya lebih sedikit untuk mendeteksi dan menyelidiki satwa liar dibandingkan dengan perdagangan narkoba.

Misalnya, 86 persen negara yang disurvei – termasuk Australia – diketahui terkena dampak kejahatan satwa liar. Namun lebih dari dua pertiganya tidak menganggap kejahatan ini sebagai ancaman pencucian uang yang signifikan.

Hanya 26 persen yang melakukan penyelidikan keuangan atas kejahatan satwa liar, dan hanya 1 persen dari semua kasus kejahatan satwa liar yang dilaporkan lanjut ke penyelidikan atau tuntutan pengadilan.

Ditambahkan kurangnya kemauan politik untuk memprioritaskan atau menangani kejahatan satwa liar sejajar dengan skala dan urgensi dari masalah ini.

“Kegagalan banyak negara dalam mengenali kejahatan ini sebagai kejahatan terorganisir transnasional dan menggunakan berbagai instrumen penegakan hukum – terutama penyelidikan keuangan – merupakan kepicikan yang pada akhirnya harus dibayar mahal,” kata laporan tersebut.

“Tindakan internasional yang tulus dan terpadu sangat penting sebelum terlambat.”

Manfaatkan jasa pelacur

Laporan tersebut mengatakan kerjasama transnasional antara lembaga penegak hukum terbukti memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mengganggu arus keuangan terlarang dari kejahatan satwa liar.

Misalnya, pada tahun 2012 sebuah pengadilan di Afrika Selatan memvonis seorang warga Thailand dengan hukuman penjara 40 tahun. Dia terbukti coba menyelundupkan tanduk badak ke Asia setelah hewan-hewan tersebut dibunuh dalam perburuan “palsu”.

Pria tersebut memanfaatkan peluang orang asing yang diperbolehkan berburu badak di Afrika Selatan dan mengirimkan tanduknya ke rumah sebagai hadiah pribadi.

Dia membayar pelacur asal Thailand untuk mengunjungi peternakan yang menyediakan fasilitas berburu, menembakkan beberapa tembakan, kemudian berpose di samping seekor badak yang telah lebih dahulu dibunuh oleh orang lain.

Namun penyelidikan keuangan yang melibatkan badan hukum di dua benua menunjukkan tanduk dari 24 ekor badak tersebut, alih-alih dikirim ke rumahnya sebagai hadiah, malah dikirim ke pemilik perusahaan perdagangan satwa liar di Laos.

Pria Thailand tersebut menandatangani kesepakatan dengan pemilik dari kawasan berburu di Afrika Selatan untuk menyediakan cula 50 ekor badak lainnya. Diperkiraan nilai jualnya sebesar $ 25 juta.

Para penyelidik menemukan jarangnya penyelidikan keuangan dan teknik anti pencucian uang digunakan oleh pihak berwenang saat menangani kejahatan satwa liar. Seringkali penyelidikan dilakukan terpisah tanpa bekerja sama dengan badan intelijen keuangan.

Mereka pun menyusun rekomendasi untuk memperbaiki arus informasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum, memperkuat undang-undang, meningkatkan sumber daya, serta memperkenalkan langkah yang lebih kuat untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita atau memulangkan aset dan hasil kejahatan.

Diterjemahkan oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris di sini.