Ada Rencana Mengejar Utang Mahasiswa Australia Sampai Mati

Pemerintah Australia pernah mempertimbangkan untuk menagih warganya yang telah meninggal dunia namun belum melunasi pinjaman dana kuliah di perguruan tinggi. Tagihan yang bisa diperoleh kembali diperkirakan mencapai 46 juta dolar (Rp 460 miliar) dalam satu dekade.

Dalam dokumen yang diperoleh ABC disebutkan, Departemen Pendidikan memperkirakan rencana penagihan utang mahasiswa bagi mereka yang telah meninggal pasti akan menimbulkan kontroversi.

Pemerintah akhirnya menolak rencana tersebut.

Utang mahasiswa di Australia

Pemerintah selama ini telah memberikan utang sebesar 55 miliar dolar (sekitar Rp 550 triliun) bagi mahasiswa lokal yang mengakses Program Pinjaman Pendidikan Tinggi (HELP).

Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 20 miliar dolar akan dihapusbukukan atau diputihkan.

Menurut aturan hukum saat ini, jika seorang mahasiswa tidak melunasi utang HELP yang pernah mereka nikmati namun sudah meninggal dunia, maka utang itu dihapuskan.

Meskipun mungkin terasa jadi beban, namun utang saat kuliah itu umumnya baru lunas dalam jangka panjang, ketika mahasiswa sudah bertahun-tahun meninggalkan bangku kuliah.

Dari jumlah tersebut, utang yang diputihkan mencapai 80 juta dolar (Rp 800 miliar).

Dokumen itu memperkirakan sekitar 18.000 orang pengutang lainnya akan meninggal dunia paling tidak dalam tempo 10 tahun ke depan.

Dalam rencana yang disusun para birokrat pemerintah federal di tahun 2017, utang HELP “akan diperlakukan sama seperti piutang pemerintah lainnya seperti utang pajak” dan akan ditagih meskipun pengutangnya telah meninggal.

Departemen Pendidikan memperkirakan sebenarnya hanya 10 persen dari utang mahasiswa akan bisa ditagih kembali dalam jangka pendek.

Rencana kebijakan itu menyebutkan:

“Ada risiko yang sambutan negatif dari masyarakat Australia terhadap penagihan utang mereka yang sudah meninggal yang belum dibayarkan.”

“Waktu para pengutang menerima pinjaman, mereka menyadari bahwa utang yang belum dibayar akan dihapuskan setelah mereka meninggal”.

Perubahan aturan

Beban administratif pada Kantor Pajak Australia (ATO) akan signifikan jika rencana tersebut jadi dilaksanakan.

Diperlukan biaya 12,4 juta dolar dalam lima tahun pertama penerapannya, serta 2 juta dolar per tahun setelah itu.

Kekhawatiran atas tingginya utang mahasiswa yang belum dibayar mendorong Pemerintah Federal menurunkan ambang batas penghasilan untuk pembayaran utang HELP.

Pada tahun anggaran 2017/18 ambang batasnya adalah penghasilan 55.814 dolar pertahun. Lalu diturunkan menjadi 51.957 dolar pada 2018/19. Mulai Juli tahun ini akan diturunkan menjadi 45.881 dolar pertahun.

Dua anggota DPR yaitu Ben Morton dan Julian Hill mendorong pemerintah bertindak lebih jauh, dan tahun lalu memelopori upaya penagihan utang HELP dari pengutang yang sudah meninggal.

Meskipun pemerintah membatalkan recana ini, Ittima Cherastidtham dari lembaga pemikir Institut Grattan menilai ide tersebut beralasan.

“Kami pikir utang HELP harus disamakan seperti utang lainnya dari mereka yang berutang kepada Pemerintah,” katanya.

“Menjadi kontroversial antara lain karena orang menganggap kebijakan ini sebagai pajak warisan,” katanya.

Menurut dia, utang mahasiswa itu bukan pajak warisan. “Ini utang, dan orang harus membayar utang mereka,” katanya.

Seorang juru bicara Departemen Pendidikan mengatakan sampai saat ini belum ada rencana untuk menagih utang HELP dari pengutang yang sudah meninggal.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini.