90 Persen Kebijakan Keamanan Australia tidak Disertai Kajian Dampak Privasi
Hampir 90 persen langkah kebijakan keamanan nasional yang telah diterapkan Pemerintah Federal Australia selama 14 tahun terakhir ternyata tidak disertai dengan Kajian Dampak Privasi (PIA) bagi warga Australia.
Tidak berbeda halnya dengan Kajian Dampak Lingkungan dari proposal pembangunan atau pertambangan, Kajian Dampak Privasi (PIA) juga seharusnya dilakukan setiap kali ada sebuah UU atau praktek baru yang bersifat intrusif diperkenalkan.
PIA seharusnya dilakukan bersamaan dengan tahapan konsultasi publik dan perdebatan di masyarakat, untuk memastikan pemerintah tidak akan mengumpulkan infomrasi lebih dari yang diperlukan dan informasi tersebut disimpang dengan aman.
Namun pengacara yang banyak berkecimpung dibidang privasi, Roger Clarke mengungkapkan sejak serangan teroris 9/11 tahun 2001, Australia telah memberlakukan sekitar 72 UU terkait masalah keamanan – mulai dari meningkatkan spionase elektronik, metadata hingga biometriks.
Clarke belum lama ini berhasil merampungkan risetnya dan mendapati kalau hanya 20 dari UU tersebut yang melakukan Kajian Dampak Privasi dan setengahnya dilakukan secara rahasia tanpa melalui konsultasi publik.
"Rekam jejak dari instansi pemerintah mengenai masalah ini sangat mengerikan," kata Clarke.
"Dari 72 UU yang saya teliti secara total baru ada tiga UU saja telah melakukan PIA sebagaimana mestinya dan total hanya ada 5 atau setidaknya 7 yang telah dipublikasikan secara benar,"
Clarke mengatakan Departemen Kejaksaan Agung memiliki rekam jejak terburuk.
"Anda berharap kinerja mereka akan menjadi yang terbaik, karena mereka memiliki sensitivitas terbesar mengenai apa yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya kinerja mereka justru yang terburuk," katanya.
Departemen Kejaksaan Agung mengatakan mereka tidak diwajibkan untuk melakukan PIA meski demikian mereka secara rutin dilakukan.
Departemen menolak mengomentari tentang berapa banyak PIA yang sudah mereka lakukan dan berapa banyak telah diterbitkan.
Baru dua pekan lalu, Pemerintah Fedeal meloloskan UU keamanan terbaru mereka.
Amandemen UU Migrasi, yang memperkuat koleksi biometrik, memperluas kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan data biometrik pribadi dari semua orang yang melintasi perbatasan Australia – termasuk untuk pertama kalinya – warga Australia.
Informasi yang dikumpulkan bisa mencakup semua dari mulai sidik jari, kornea mata dan pemindaian wajah.
Senator Partai Hijau, Scott Luclam membantah pemerintah tidak melakukan konsultasi publik yang cukup sebagai bentuk kajian dampak privasi dari UU tersebut.
"Warga akan menuntut UU semacam itu diproduksi dan dibahas melalu perdebatan yang mendalam," katanya.
"Kajian dampak privasi itu diserahkan di akhir perdebatan. Dan itu menunjukan betapa seriusnya kita berharap Pemerintah dapat menggunakan dokumen itu untuk menjalankan tindakan keamanan seperti itu,'
Mantan analis intelijen Inggris dan Australia, David Wells mengatakan mungkin sulit bagi pemerintah untuk menjelaskan mengapa sebuah kebijakan baru penting, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk bisa memastikan mereka mendapatkan dukungan publik.
"Ada harapan pasca-Snowden bahwa pemerintah harus lebih baik dan lebih transparan mengenai mengapa dan bagaimana mereka melakukan hal-hal terkait kebijakan keamanan seperti ini," katanya.
"Saya pikir pemerintah perlu waktu untuk merespon masalah seperti ini,"
"Sudah tentu ada kecenderungan untuk meningkatkan keamanan dan harapannya langkah itu sudah cukup dan saya pikir itu tidak seharusnya demikian,"