10 Situs Propaganda Pemerintah RI Soal Papua Dikendalikan dan Dibiayai TNI

Ketika Indonesia merayakan Hari Pahlawan Nasional tahun lalu, akun-akun TNI, termasuk Kodam Jaya memuji Yunanto Nugroho memiliki “segudang penghargaan” di bidang teknologi dan informasi.

Sebuah pujian yang tidak biasa bagi seorang perwira berpangkat rendah, tapi pekerjaannya memang tidak terbatas pada tugas-tugas yang biasa dilakukan seorang pakar IT.

Berdasarkan catatan pendaftaran situs dan wawancara dengan perwira intelijen pasukan khusus, Yunanto mengkoordinasikan situs-situs yang dimiliki dan didanai oleh TNI.

Tujuannya adalah untuk menerbitkan propaganda pro-Pemerintah, dengan berkedok sebagai sumber berita independen.

Situs-situs tersebut mempublikasikan konten yang mendukung tindakan militer dan polisi dalam menumpas pemberontakan separatis di provinsi Indonesia di Papua, yang telah lama dilakukan dibawah komando Kopassus.

Kolonel Muhammad Aidi, penasihat intelijen Kopassus memberikan penghargaan kepada Yunanto pada bulan November 2019.

Ia mengatakan Yunanto sebagai seorang operator komputer militer telah membantu membuat dan mengelola banyak situs berita sebagai bagian dari “upaya militer” dalam bermitra bersama relawan sipil, termasuk kalangan pemuda dan wartawan pemuda, yang telah mendekati TNI untuk membantu.

“Situs resmi TNI tidak dapat mempublikasikan semua yang kita lakukan, jadi ada beberapa kantor berita yang telah mendukung kami melaporkan berita positif, serta melawan situs negatif, atau berita-berita palsu,” katanya.

Sudah dalam beberapa tahun, Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia, sedang memerangi berita-berita bohong baik yang ditujukan bagi pemerintah atau oposisi.

Presiden Joko Widodo telah mengecam semua jenis “berita bohong dan fitnah”. Tapi nyatanya, TNI terlibat di dalamnya, meski juru bicara kepresiden tidak menanggapi tuduhan ini.

Ali Mochtar Ngabalin, staf ahli kepresidenan, mengatakan militer dilarang bekerja sama dengan sipil.

Menggunakan perangkat lunak dari DomainTools, sebuah platform yang digunakan para peneliti cybersecurity untuk meninjau catatan situs, Reuters mengidentifikasi 10 situs “kantor berita independen” dengan nomor ponsel yang terdaftar adalah milik Yunanto di profil LinkedIn-nya.

Ketika Reuters menghubungi nomor itu, Yunanto mengatakan itu miliknya dan dia bekerja di TNI.

Setelah panggilan telepon singkat dan mengirim pesan pendek, Yunanto menolak menjawab pertanyaan terperinci yang dikirim ke alamat email yang diberikannya.

Sepuluh situs tersebut, beberapa di antaranya telah beroperasi sejak pertengahan 2017, adalah berita-indonesia.co.id, koranprogresif.co.id, dan viralreporter5com.

Situs-situs web tersebut mempublikasikan laporan-laporan positif soal pemerintah, militer dan polisi, selain ada juga artikel-artikel yang mengecam para pengkritik pemerintah dan penyelidik HAM.

Letnan Kolonel Zulhardie, kepala unit informasi militer yang bermarkas di Jakarta, meneruskan pertanyaan-pertanyaan Reuters kepada juru bicara militer Indonesia, Sisriadi, dan tidak menanggapinya.

‘Kita Orang Papua’

Kitaorangpapuanews.com adalah salah satu dari tiga situs yang didanai militer, mendaftarkan alamatnya di Pusat Media Kodam Jayakarta, di Jakarta.

Yunanto bekerja untuk unit informasi Kodam Jayakarta dengan menjalankan Media Center, dengan kegiatan mengeluarkan ‘press release’, mengelola situs-situs militer berserta akun jejaring sosial, menurut artikel online yang dimuat mereka.

Kitorangpapuanews.com juga melaporkan berita pro-pemerintah tentang Papua.

Seorang seniman asal Papua, Benyamin Lagowan mengatakan jika dirinya pernah dikutip secara keliru dalam artikel kitorangpapuanews.com pada tahun 2017.

Dalam laporan tersebut disebutkan Benyamin telah mengeluarkan pernyataan pedas soal wartawan dan advokat Papua, Victor Mambor. Padahal ia mengaku tidak pernah berbicara dengan media tersebut, bahkan ia mengagumi Victor.

Theo Hesegem, seorang penyelidik hak asasi manusia di Papua, dikecam oleh kitorangpapuanews.com dalam sebuah artikel tahun 2017.

Ia dituduh telah mengarang laporan untuk kelompok HAM Tapol yang menemukan lima warga sipil tertembak saat terjadi bentrokan antara TNI dengan warga Papua yang bersenjata.

Bahkan dalam laporan tersebut ada fotonya yang disandingkan dengan iblis.

Setelah artikel itu muncul, Theo mengatakan dia didekati oleh seorang polisi untuk menyelidikinya karena telah membuat laporan palsu, sebuah kejahatan yang bisa berujung pada hukuman tiga sampai empat tahun penjara.

“Saya mewawancarai para korban dan melihat luka tembak mereka,” katanya kepada Reuters dalam wawancara telepon.

Reuters tidak dapat memverifikasi kasus independen. Seorang juru bicara polisi tidak menanggapi pertanyaan.

Situs Kitorangpapuanews.com tidak pernah menyebutkan siapa tim redaksinya, mereka juga tak memberikan tanggapan saat ditanyai, dan Kolonel Muhammad Aidi mengatakan tidak tahu siapa yang berada di belakang situs tersebut.

Didanai sebagai ‘ucapan terima kasih’

Laporan-laporan kitorangpapuanews.com banyak dibagikan oleh 20 akun Facebook dan Twitter, selain juga oleh akun sosial milik TNI dan pemerintah yang memiliki ratusan ribu pengikutnya.

Akun-akun saling me-retweet unggahan masing-masing, yang jika dilihat akun-akun tersebut menggunakan foto atau gambar yang dibuat agar terlihat seperti orang Papua.

Beberapa akun mengaku sebagai aktivis “bebaskan Papua”, tetapi mengkritik para pendukung yang ingin Papua menentukan nasibnya sendiri, seperti Veronica Koman.

Penggunaan jejaring sosial ini adalah strategi yang disengaja untuk “membingungkan orang Papua,” kata Veronica.

Redaktur top dari dua situs yang masuk jaringan TNI, yakni Jesayas Simarmata dari berita-indonesia.co.id dan M. Ridhwan dari koranprogressif.co.id, menjelaskan TNI membayar iklan dan mengundang wartawannya untuk menghadiri acara militer.

Ridhwan mengatakan situs dibayar oleh pangkalan TNI di seluruh Indonesia.

Mereka juga mengatakan jika Yunanto, yang menempatkan situs mereka di server dan memiliki akses sebagai administrator web, mengunggah artikel ke situs mereka, termasuk konten dari kitorangpapuanews.com.

Salah satu artikelnya, yang mengecam Veronika Koman diterbitkan di sembilan situs lain pada bulan November.

Jesayas mengatakan kitorangpapuanews.com dioperasikan oleh markas komando Angkatan Darat Jakarta.

Kolonel Muhammad Aidi dari Kopassus mengatakan situs-situs tersebut tidak perlu menyebutkan adanya hubungan mereka dengan TNI.

TNI juga memberikan dana sebagai ucapan “terima kasih” secara tidak resmi.

Reuters