Bila Sistem Diubah, Hutang Mahasiswa Australia Bisa Berlipat

Bila rencana pemerintah Australia untuk merombak pendidikan tinggi lolos, para mahasiswa diperkirakan membayar dua kali lipat dibanding biaya pendidikan tinggi saat ini. Perkiraan ini berdasarkan model yang dibuat lembaga Universities Australia (UA), yang mewakili 39 universitas di Australia.

Belinda Robinson, direktur eksekutif UA, mengatakan bahwa perombakan yang merupakan bagian dari APBN baru tersebut mungkin saja membuat para mahasiswa enggan belajar di negeri sendiri dan memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Model UA yang membahas biaya pendidikan tersebut menunjukkan bahwa bila proposal pemerintah yang dipimpin Tony Abbott diloloskan, seorang lulusan teknik yang bekerja penuh waktu misalnya, bisa-bisa menumpuk hutang pendidikan sebesar 119.000 dollar (Rp 1,2 miliar), yang pelunasannya bisa memakan waktu 26 tahun.

Di bawah sistem yang berlaku saat ini, jumlah hutangnya bisa separuh dari itu, yaitu sekitar 49.000 dollar, yang bisa dilunasi delapan tahun lebih cepat.

Di Australia, para mahasiswa yang merupakan warga negara biasanya bisa mengajukan permintaan utang guna membiayai pendidikan mereka di universitas. Utang tersebut baru dibayarkan kembali setelah mereka bekerja dengan pendapatan tertentu.

Robinson menyatakan dalam program Lateline ABC bahwa pernyataan menteri pendidikan Australia bahwa perombakan akan membagi rata biaya pendidikan universitas antara mahasiswa dan pembayar pajak tidaklah mempertimbangkan bahwa sistem baru yang diusulkan itu tidak membatasi biaya yang dibebankan oleh institusi pada mahasiswanya.

Bila biaya pendidikan mencapai jumlah yang sudah diberlakukan untuk mahasiswa asing, beban mahasiswa akan jauh lebih berat dibanding beban pemerintah.

Dalam pidato APBN pertamanya bulan Mei lalu, Bendahara Negara Joe Hockey menyatakan bahwa sektor pendidikan tinggi terhambat dan "tidak bisa bersaing dengan yang terbaik di dunia."

Menurut Robinson, Universities Australia belum mendapat kejelasan perihal apakah perombakan memang akan menghasilkan sistem terbaik di dunia.

Ia menyatakan bahwa Australia saat ini sudah cukup berprestasi. Negara ini adalah tujuan ketiga paling populer untuk pelajar internasional, setelah Inggris Raya dan Amerika Serikat.

"Antara lima hingga enam universitas kita seringkali masuk dalam 100 universitas terbaik di dunia, dan kita dinyatakan memiliki sistem kelima terbaik di dunia oleh Universitas 21, jadi kita cukup berprestasi," kata Robinson.

Menteri Pendidikan Christopher Pyne berniat mengubah penyesuaian harga institusi pendidikan tinggi pemerintah. Ia akan menentukan harga  (indeksasi) berdasarkan indeks harga konsumen (consumer price index), dan bukan berdasarkan biaya pendidikan nyata. 

Menurut Robinson, keputusan mengurangi dana untuk sektor universitas dan menghapus tingkat indeksasi sumbangan pemerintah merupakan pelanggaran janji.

"Sebelum pemilu, kita diyakinkan bahwa pemerintah Koalisi tak akan mengubah sistem pendanaan universitas atau indeksasi," jelasnya.

UA meminta agar pemerintah tidak serta merta menerapkan perubahan-perubahan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Robinson menyatakan bahwa lebih baik pemerintah melakukannya secara bertahap.