Status Bebas Pajak Gereja Katolik Australia Didesak Dievaluasi
Penyelidikan yang dilakukan oleh Kelompok Media Fairfax memunculkan desakan agar status bebas pajak bagi gereja Katolik di Australia ditinjau ulang. Hasil penyelidikan itu mengungkapkan beragamnya properti, aset dan investasi yang dimiliki oleh Gereja-Gereja Katolik di Australia.
Investigasi yang dilakukan selama enam bulan oleh Fairfax menemukan bahwa Gereja Katolik bernilai lebih dari $ 9 miliar (atau setara Rp 90 triliun) di negara bagian Victoria saja.
Investigasi tersebut mengekstrapolasi angka tersebut untuk memperkirakan kekayaan nasional Gereja Katolik yang mencapai $ 30 miliar atau setara lebih dari Rp320 triliun.
Wartawan dari media The Age berhasil mendapatkan perkiraan nilai properti itu dari puluhan dewan kota di Victoria.
Mereka menemukan 1.800 properti yang dimiliki gereja, termasuk bangunan gereja, kediaman pastor, sekolah-sekolah, panti jompo, rumah sakit, kantor, lapangan tenis dan bahkan menara telepon seluler.
Tapi di luar real estate, ada dana pensiun, telekomunikasi, Asuransi Gereja Katolik dan Dana Pembangunan Katolik, yang berfungsi sebagai kas internal.
Peter Johnstone dari lembaga Pembaruan Gereja Katolik, seorang konsultan tata kelola perusahaan, mengatakan bahwa sebagian besar umat Katolik tidak tahu tentang jumlah aset gereja tersebut.
“Pastinya tidak ada catatan publik yang tersedia untuk umat Katolik,” katanya.
“Tapi tentu saja mereka hanya berfokus pada aset seperti itu. Ada banyak kerahasiaan lain di dalam gereja, dan kerahasiaan itu harus diungkap.”
“Setiap organisasi yang menerima dana publik harus bertanggung jawab atas dana tersebut dan Pemerintah yang menyediakan dana tersebut harus tahu persis bagaimana pembelanjaan mereka.”
Status bebas pajak ‘harus ditinjau ulang’
Profesor Ann O’Connell, seorang pakar perpajakan di Fakultas Hukum Universitas Melbourne, mengatakan bahwa definisi amal harus dikaji ulang.
Dan dia mengatakan status bebas-pajak bagi Gereja Katolik harus ditinjau ulang.
“Dalam hal pertanggungjawaban, gereja-gereja utama dapat memperoleh konsesi dari pemerintah ketika pemerintah memberlakukan Undang-Undang Komisi Amal dan Nirlaba Australia (ACNC) sehingga Gereja tunduk pada pelaporan yang jauh lebih sedikit, jika entitas tersebut memang memenuhi syarat sebagai badan amal keagamaan dasar, “Kata Profesor O’Connell.
“Menurut saya dalam hal komisi kerajaan itu dan apalagi sekarang terungkap seberapa banyak kekayaan yang dimiliki Gereja Katolik, saya kira ada alasan untuk meninjau ulang pengecualian itu juga.”
Profesor O’Connell mengatakan ada peninjauan yang sedang berlangsung terhadap ACNC.
“Akan terbuka bagi panel yang melakukan peninjauan ulang untuk menemukan bahwa pengecualian untuk amal keagamaan dasar tidak dapat dibenarkan lagi,” katanya.
“Ketentuan bebas pajak ini juga cenderung mendiskriminasikan agama baru, karena mereka menjadi tergabung dan kemudian tidak dapat memanfaatkannya.”
“Jadi kita benar-benar berbicara tentang gereja-gereja mapan yang sudah lama terbentuk yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang harus dilakukan oleh orang lain.”
Angka tidak cocok
Angka yang dilaporkan sangat kontras dengan catatan publik.
Misalnya, Gereja Katolik mengatakan kepada komisi kerajaan kalau nilai aset mereka mencapai $ 109 juta (Rp 1,1 triliun) di Victoria, sebagian besar didasarkan pada biaya historis dari properti daripada harga pasar.
Pada saat bersamaan, perlindungan aset gereja telah lama disebut-sebut sebagai alasan untuk meminimalkan pembayaran kepada korban pelecehan seks.
Namun Francis Sullivan dari Dewan Kebenaran, Keadilan dan Penyembuhan, menolak gereja Katolik telah menyesatkan komisi kerajaan tersebut.
“Saya pikir apa yang disampaikan kepada komisi kerajaan pasti akurat, semua dokumen yang diajukan oleh saksi mata akan dilakukan secara harfiah, seperti berada di bawah sumpah,” katanya.
Sebaliknya Francis Sullivan mengatakan bahwa Gereja Katolik memiliki “banyak harta”, di mana mereka membangun rumah sakit, sekolah dan layanan kesejahteraan.
“Jadi sebenarnya, kita sedang membicarakan tentang pekerjaan sesungguhnya dari sebuah gereja sekarang ketika kita berbicara tentang membayar korban penyintas untuk dana pemulihan yang benar,” katanya.
“Gereja perlu meningkatkan dan membayar, terlepas dari bagaimana Anda bisa menentukan kekayaan.”