Seluruh Anggota Parlemen dari Partai Koalisi Lolos Uji Kewarganegaraan
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengaku “lega” tidak ada lagi anggota parlemennya yang akan dipaksa keluar dari Parlemen karena memiliki kewarganegaraan ganda.
Barnaby Joyce Sabtu (2/12/2017) malam berhasil memenangkan pemilihan umum sela di New England, di bagian utara New South Wales (NSW), yang dilakukan setelah mantan wakil perdana menteri itu didiskualifikasi dari Parlemen karena menjadi warga negara ganda.
Anggota koalisi akan melihat kemenangan tersebut sebagai dorongan bagi Pemerintah Federal, menjelang pemilihan umum sela di Bennelong pada 16 Desember.
Kemenangan Barnaby Joyce akan meningkatkan jumlah anggota pemerintah di parlemen rendah menjadi 75, namun saga kewarganegaraan ini masih akan terus berlanjut.
Para politisi Australia pekan ini akan mengumumkan informasi tentang status kewarganegaraan dan latar belakang orang tua mereka sebagai bagian dari rezim pengungkapan status kewarganegaraan yang baru.
“Berdasarkan laporan yang kami dapatkan dari anggota dan senator kami, kami puas tidak ada masalah lebih lanjut yang timbul dari pihak kami,” kata PM Malcolm Turnbull kepada Sky News.
“Tampaknya akan ada sejumlah politisi dari sisi Partai Buruh yang harus dirujuk ke Pengadilan Tinggi.”
Anggota parlemen Buruh Justine Keay, Josh Wilson dan Susan Lamb semuanya memiliki garis keturunan Inggris dan status kewarganegaraannya diragukan.
PM Malcolm Turnbull telah mengkonfirmasi bahwa pemerintah akan menggunakan jumlah anggotanya di parlemen untuk melaporkan anggota parlemen oposisi ke Pengadilan Tinggi.
“Kita tidak bisa berdasarkan hati nurani yang baik untuk gagal merujuk seseorang … ke Pengadilan Tinggi jika memang jelas ada alasan mendasar untuk mempercayai kalau mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di Parlemen,” katanya.
“Ini adalah tes integritas yang getir bagi pemimpin Partai Buruh, Bill Shorten.
“Mereka kemungkinan besar akan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Pengadilan Tinggi.”
Amandemen UU Pernikahan Sesama Jenis
Sementara itu, PM Malcolm Turnbull menegaskan bahwa dia menginginkan agar undang-undang pernikahan sesama jenis diamandemen untuk melindungi para penghuli dan badan amal.
Senat Australia minggu lalu telah menyetujui undang-undang untuk melegalkan pernikahan sesama jenis dan akan diperdebatkan di Majelis Rendah dalam beberapa hari mendatang.
Turnbull mengatakan bahwa para penghulu yang keberatan menikahkan pasangan berjenis kelamin yang sama seharusnya tidak harus menikahi pasangan gay dan lesbian.
Dan dia mengatakan badan amal religius, seperti masyarakat St Vincent de Paul, seharusnya status amal mereka ditegaskan kembali.
“Tidak ada yang bisa secara logika, hati nurani maupun rasional menyarankan bahwa karena ini adalah lembaga amal Katolik, dan kepemimpinannya meyakini ajaran Katolik mengenai terkait iman dan moralitas, termasuk pernikahan, bahwa lembaga itu harusnya kehilangan status sebagai badan amal mereka,” katanya.
“Banyak amandemen yang sedang kita bicarakan … adalah benar-benar memberikan kepastian bahwa konsekuensi yang tidak diinginkan [dari pelegalan pernikahan sejenis] tidak akan terjadi.”