Pemerintahan Abbott Ngotot Hapuskan Pajak Karbon

Pemerintahan Koalisi pimpinan Perdana Menteri Tony Abbott tampak bersikukuh untuk menghapuskan pajak karbon. Kali ini, dengan menggunakan video di situs Youtube, PM Abbott merayu publik agar mendukung penghapusan pajak yang diberlakukan di era pemerintahan Partai Buruh sebelumnya.

Menurut Abbott, penghapusan skema tersebut akan menjadi ‘hadiah Natal terbaik’ bagi penduduk Australia.

Rancangan Undang-Undang untuk menghapus pajak karbon akan didiskusikan di Senat pekan ini, namun diperkirakan akan ditolak oleh pihak oposisi dan Partai Hijau.

Hari Senin (2/12/2013), Parlemen Australia memulai sesi masa sidang dua minggu terakhir untuk tahun ini.

Melalui sebuah video yang diunggah ke Youtube, Abbott menekankan kembali bahwa penghapusan harga karbon akan berakibat penghematan ratusan dollar bagi rumah tangga di Australia.

“Anda bisa melakukan banyak hal dengan 550 dollar (Rp 5,5 juta). Itulah jumlah rata-rata yang akan didapat tiap rumah tangga Australia dari penghapusan pajak karbon,” ucapnya, “Sekarang, Bill Shorten dan Partai Buruh yang akan menentukan apakah mereka akan menghormati keinginan anda dan menghapus pajak karbon di Senat.” Bill Shorten adalah pemimpin Partai Buruh yang beroposisi.

Partai Buruh bersikeras hanya akan menghapus pajak dimaksud bila diganti dengan skema pertukaran emisi, bukan dengan kebijakan Direct Action pihak Koalisi, yaitu pemerintah.

Kebijakan Direct Action, atau tindakan langsung, memberi dana pembayar pajak pada perusahaan-perusahaan penghasil polusi untuk mengurangi emisi,

Menurut Bill Shorten, pemerintah saat ini tak ingin mengakui adanya perubahan iklim. “Partai Buruh ingin memastikan, Australia tidak diam saja perihal polusi,” ucapnya kepada ABC.

Menteri Lingkungan Hidup Greg Hunt juga meminta Senat meloloskan RUU sebelum parlemen memasuki liburan Natal pada tanggal 12 Desember.

“Ini berarti penghapusan pajak karbon bisa diselesaikan sebelum Natal untuk memberi kepastian bagi bisnis, kepercayaan diri bagi penduduk Australia, dan pemenuhan hasil pemilu,” ucapnya.

Pemerintah mengancam diadakannya pemilu double-dissolution, yaitu pemilu yang diadakan bila kedua kamar parlemen: House of Representatives dan Senat, tak berhasil mencapai persetujuan. Besar kemungkinan RUU penghapusan pajak karbon ini tidak akan diloloskan Senat, yang saat ini tidak dikuasai oleh Partai Koalisi.

Dalam pemilu double-dissolution, kedua bagian parlemen dibubarkan. Tindakan pembubaran ini harus dipimpin oleh Gubernur Jenderal, yaitu perwakilan kerajaan Inggris untuk Australia.