Uluru Summit Desak Pembentukan Lembaga Perwakilan Masyarakat Aborijin Baru

Para pemimpin politik di Australia perlu bersikap ‘terbuka’ dalam menanggapi desakan yang dilontarkan para pemimpin masyarakat pribumi Aborijin agar dibentuk lembaga perwakilan baru. Demikian disampaikan pemimpin oposisi Federal, Bill Shorten.

Setelah menggelar perundingan selama tiga hari di Australia tengah, para pemimpin masyarakat pribumi Aborijin pada hari Jumat (26/5/2017) mengeluarkan Pernyataan Uluru, yang isinya menolak “pengakuan sederhana” masyarakat pribumi dalam konstitusi Australia.
Sebaliknya, mereka justru meminta dibentuknya sebuah badan perwakilan yang keberadaannya diabadikan didalam dokumen pendirian negara Australia, dan proses pembentukan lembaga tersebut perlu disusun didalam wadah perjanjian antara pemerintah dengan penduduk asli Australia.
Pemimpin Partai Buruh Federal, Bill Shorten memang tidak menyatakan Partai Oposisi menerima gagasan tersebut, namun dia menggunakan kesempatan berpidatonya dalam acara jamuan makan siang dalam rangka merayakan referendum masyarakat pribumi Aborijin tahun 1967 untuk bersumpah bahwa Partai Buruh yang dipimpinnya tidak akan menghindar dari “pertanyaan besar”.

“Dan dengan cara terbaik untuk memenuhi aspirasi masyarakat Aborijin yang sah dan sudah lama dipegang teguh untuk mendapatkan tempat yang setara dan berarti dalam sistem demokrasi kita.”

PM Turnbull tanggapi secara hati-hati

Perdana Menteri Malcolm Turnbull juga tampil berbicara pada acara yang sama, namun dengan nada yang lebih berhati-hati daripada isi pidato Bill Shorten.

Turnbull mengulangi peringatannya bahwa perubahan konstitusional akan “sangat sulit”.

“Sejarah akan menunjukkan bahwa agar usulan itu berhasil, tidak hanya harus ada dukungan yang luar biasa, tapi minimal – atau paling tidak – akan ada oposisi,” kata Turnbull.

Turnbull mengatakan dewan referendum dan kemudian Parlemen akan mempertimbangkan rekomendasi yang dibuat di Uluru.

Tapi PM Malcolm Turnbull tidak secara langsung menyinggung tuntutan spesifik apapun dalam Pernyataan Uluru, dan mengatakan tantangan untuk melakukan perubahan konstitusional tidak boleh diremehkan.

“Untuk bisa melakukan hal itu, sebuah negara yang memiliki konstitusi konservatif harus diyakinkan bahwa amandemen yang diusulkan tersebut menghormati nilai-nilai fundamental dari konstitusi yang ada, dan akan memberikan perubahan yang tepat, yang dipahami dengan jelas, yang menguntungkan semua warga Australia.”

Beberapa backbenchers pemerintah sebelumnya telah memperingatkan bahwa hanya perubahan “minimalis” terhadap konstitusi yang akan mendapat dukungan di ruang partai Koalisi dan masyarakat luas.
Frontbencher dari Partai Koalisi, Simon Birmingham mengatakan bahwa Partai Koalisi ingin memastikan bahwa desakan untuk melakukan perubahan konstitusional ini sudah berhasil.
“Ada risiko yang harus ditimbang, dan kami akan mempertimbangkannya dengan benar. Kami ingin memastikan hal itu mengingat pertimbangan tersebut akan diberikan secara hormat terhadap rekomendasi ini,” kata Senator Birmingham.
“Tapi tentu saja jika kita ingin melanjutkan pengakuan konstitusional terhadap Penduduk Asli Australia, kita perlu memastikan bahwa kita melanjutkan dengan cara yang memberi kesempatan terbaik untuk meraih kesuksesan, kesempatan terbaik untuk bersatu.”

Terbuka peluang untuk didiskusikan

Sebelumnya, pemimpin Aborigin dan rontbencher dari Partai Buruh Federal, Pat Dodson memperingatkan pemerintah Australia untuk tidak “meninggalkan” pekerjaan yang telah dilakukannya pada pengakuan konstitusional menanggapi dirilisnya pernyataan Uluru.

“Kita menyambut terbitnya Pernyataan Uluru yang dihasilkan dari Uluru Summit, berbicara mengenai suara-suara yang mengakar ke dalam konstitusi, hal itu itu harus dipertimbangkan secara matang, tapi saya rasa kita tidak boleh mengabaikan buah pemikiran yang telah dilakukan para panel ahli [mengenai pengakuan konstitusional], “katanya.
“Saya pikir makna yang tersirat dari hasil perundingan di Uluru, sepertinya masih terdapat ruang untuk berdiskusi mengenai masalah ini.”
Sebelum menjadi anggota Parlemen, Senator Dodson memimpin panel ahli yang menyerahkan temuannya kepada pemerintah Gillard pada tahun 2012.
Temuan itu merekomendasikan untuk membatalkan dua bagian dari konstitusi Australia yang memungkinkan pemerintah untuk membuat undang-undang yang hanya berlaku untuk kelompok ras tertentu.
Panel tersebut juga mengatakan bahwa bagian tersebut harus diganti dengan bagian yang mengakui “hubungan berkelanjutan” dari masyarakat Aborigin dan Penduduk Kepulauan Torres dengan tanah adat mereka, dan kebutuhan untuk mendapatkan kemajuan mereka.

Sebuah komite parlemen juga telah membuat rekomendasi serupa pada tahun 2012.
Partai Hijau sudah lebih dulu mendukung pernyataan Uluru.

“Ini adalah sikap kuat yang ditunjukan oleh orang-orang pertama di negara ini dan tidak bisa diabaikan.”

Diterjemahkan pada pukul 14:00 WIB, 28/5/2017, oleh Iffah Nur Arifah. Simak beritanya dalam artikel Bahasa Inggris disini.