Taiwan Jadi Yang Pertama di Asia Legalkan Pernikahan Sesama Jenis
Pada hari Jumat (17/5/2019), Taiwan resmi jadi tempat pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Keputusan itu disambut ribuan demonstran di luar Parlemen setempat yang bersorak dan melambaikan bendera pelangi, meski ada perpecahan mendalam tentang kesetaraan pernikahan.
Anggota Parlemen dari mayoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) mendukung RUU, yang lolos dengan hasil voting 66-27, itu meskipun langkah tersebut bisa mempersulit upaya Presiden Tsai Ing-wen untuk memenangi masa jabatan kedua dalam Pemilihan Presiden tahun depan.
Meski hujan deras, beberapa demonstran di luar Parlemen ibu kota Taipei itu terlihat haru menyambut keputusan tersebut, sementara yang lain memuji pemungutan suara itu dengan teriakan “pertama di Asia” dan “Kabar baik, Taiwan”.
RUU, yang menawarkan perlindungan hukum serupa dengan pasangan heteroseksual kepada pasangan sesama jenis, itu akan berlaku setelah Tsai menandatanganinya menjadi undang-undang.
“Hari ini, kami bisa menunjukkan kepada dunia bahwa #LoveWins (cinta-lah yang menang),” tambah Tsai, yang berkampanye tentang janji kesetaraan pernikahan dalam Pemilihan Presiden 2016.
Meski demikian belum jelas apakah pasangan sesama jenis berhak atas hak-hak penting lainnya, seperti adopsi dan pernikahan lintas-bangsa. Parlemen terus membahas langkah ini pada hari Jumat (17/5/2019).
Pemungutan suara itu menyusul pergumulan selama bertahun-tahun tentang kesetaraan pernikahan yang memuncak dalam deklarasi 2017 oleh pengadilan konstitusional Taiwan yang memberikan hak kepada pasangan sesama jenis untuk menikah, dan menetapkan batas waktu 24 Mei bagi undang-undang.
Parade kebanggaan gay yang penuh warna di Taipei, salah satu yang terbesar di Asia, setiap tahun memamerkan semangat komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Tantangan untuk capres
Reuters: Pichi Chuang
Langkah di hari Jumat (17/5/2019) ini bisa menimbulkan tantangan terhadap upaya Tsai untuk memenangi masa jabatan kedua dalam Pemilihan Presiden bulan Januari, setelah kekalahan jajak pendapat tahun lalu yang dialami partai DPP-nya sebagian disalahkan ke kritik terhadap agenda reformasinya, termasuk kesetaraan pernikahan.
Akhir tahun lalu, pemilih Taiwan menentang pernikahan sesama jenis dalam serangkaian referendum, mendefinisikan pernikahan sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan, sambil mencari hukum khusus untuk penyatuan tersebut.
“Bagaimana kita bisa mengabaikan hasil referendum, yang menunjukkan kehendak rakyat?” tanya John Wu, seorang legislator dari partai oposisi Kuomintang, ketika ditanya Parlemen sebelum pemungutan suara hari Jumat (17/5/2019).
“Bisakah kita menemukan solusi kompromi yang tepat? Kita perlu lebih banyak dialog di masyarakat.”
AP: Chiang Ying-Ying
Kelompok konservatif yang menentang pernikahan sesama jenis mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak menghargai kehendak rakyat.
“Publik besar-besaran akan berunjuk rasa pada tahun 2020.”
Perkawinan sesama jenis tidak diakui di Hong Kong dan China daratan, yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang bisa direbut kembali ke pangkuan dengan kekerasan -jika perlu.
Meskipun diklaim China sebagai wilayahnya sendiri, Taiwan adalah negara demokrasi mandiri dengan masyarakat sipil yang dinamis.