Pemerintah Victoria Bantu Kota Praja yang Sampah Daur Ulang Ditolak China
Kota praja di beberapa bagian di negara bagian Victoria yang terpengaruh keputusan China melarang impor sampah daur ulang telah mendapat bantuan dari pemerintah negara bagian Victoria.
Pemerintah memberikan dana $AUD 13 juta (sekitar Rp 130 miliar) untuk membantu mengelola sampah di wilayah mereka masing-masing.
Tahun lalu, China mengumumkan akan menghentikan apa yang disebut ‘sampah asing’, jutaan ton sampah daur ulang kualitas rendah yang berasal dari berbagai negara termasuk Australia.
Larangan itu melipuiti 24 jenis sampah padat dan sampah yang dikirim tersebut perlu diproses terlebih dahulu dan dibersihkan.
Australia mengekspor lebih dari 600 ribu ton sampah ke China setiap tahunnya.
Karena larangan tersebut, perusahaan besar pendaur ulang di Australia Visy tidak lagi menerima sampah daur ulang dari 22 kota praja yang ada di Victoria, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai sampah-sampah tersebut.
Adanya peraturan baru dari China akan menyebabkan biaya untuk memproses sampah ini akan meningkat.
Pemerintah Victoria di bawah pimpinan Menteri Utama Daniel Andrews sekarang mengumumkan akan memberikan dana $ 13 juta untuk membantu kota praja menyelesaikan masalah ini dalam jangka pendek.
Namun berbagai kota praja ini harus menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi setelah 1 Juli.
Menteri Lingkungan Victoria Lily D’Ambrosio mengatakan dana itu akan digunakan untuk membantu kota praja dan kontraktor mereka yang mengurusi masalah sampah waktu untuk mencari solusi, dan merundingkan kembali kontrak.
“Dana itu akan digunakan untuk memastikan pengumpulan dana tetap dilakukan, dan sampah yang sudah dikumpulkan kemudian diproses.” kata D’Ambrosio .